topmetro.news – Rakyat Indonesia rindu dan cinta akan kedamaian terus tercipta di Bumi Pertiwi. Terutama di tahun politik, yang tak lama lagi akan melaksanakan pesta rakyat, yakni pileg dan Pilpres 2019. Demi terciptanya kedamaian Indonesia, kedua calon presiden, Jokowi dan Prabowo diharapkan segera bertemu.
Selain bencana alam yang melanda beberapa daerah, Indonesia juga sedang dilanda ‘bencana’ hoax. Kabar bohong, fitnah, saling menyalahkan antarsesama. Jelang Pipres 2019, masing-masing kubu atau tim pemenangan capres-cawapres saling hujat dan perang informasi bohong.
“Kondisi itu melanda negeri ini. Republik ini sedang menangis karena banyak pihak yang sudah tidak mau mengindahkan Indonesia. Petinggi negara banyak yang sibuk mengurus dan menyoal kasus Ratna Sarumpaet. Ini sudah cukup tragis dan memilukan,” ujar Chairman John Caine Center (JCC), Najib Attamimi di Jakarta, Kamis (11/10/2018).
Seharusnya, kata dia, para petinggi negara, politisi, tim sukses, tim kampanye capres-cawapres, penegak hukum dan lainnya, tidak hanya sibuk mengurus kasus kecil seperti kasus Ratna Sarupaet. “Kasus Ratna Sarumpaet itu jangan diperpanjang, dipolitisasi. Jika sudah terbukti bohong, silakan proses secara hukum,” ujar Najib.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Orasi Ilmiah di USU
Program Calon Presiden
Tim kampanye dan capres-cawapres, kata Najib, seharusnya fokus pada program yang akan diusung untuk Rakyat Indonesia. Membahas bagaimana cara dan strategi melahirkan kampanye damai, santun dan edukatif. Hal itu yang harus dikedepankan oleh kedua pasangan.
“Padahal, kedua pasangan sudah ada pakta integritas. Sudah deklarasi kampanye damai dan santun di depan rakyat Indonesia. Tapi buktinya masih nihil dan hanya kepalsuan belaka. Hanya janji, ketoprak dan komitmen palsu semata,” kritik Najib.
Dikatakan, para capres-cawapres harus mengedukasi tim masing-masing dalam berkampanye. Baik di dunia nyata maupun penyebaran informasi di dunia maya. Najib mengaku heran, mengapa saat ada kasus Ratna Sarumpaet, semua pihak bangkit menyikapi dan menyoalnya. Penegak hukum secepat kilat mengusutnya. Sementara, saat kasus mahar politik yang diduga dilakukan salah satu kubu capres, penegak hukum diam membisu.
Banyak pelaku penyebar berita bohong, fitnah, dan kasus lainnya, penegak hukum tidak secepat kilat mengusutnya hingga tuntas. “Ini ada apa? Dan mengapa terjadi demikian? Saat Ratna mencaci maki Luhut Binsar Panjaitan, soal pencarian korban Kapal Motor Sinar Bangun dihentikan atau tidak, semua pada diam. Padahal, Luhut itu menjalankan tugas negara,” ujarnya.
Penegak hukum, katanya, harus tegas menindak pelaku persekusi, penyebar hoaks dan pembuat kekacauan di negeri ini. “Jangan tebang pilih. Siapa pun dan dari kubu mana pun, jika salah, tindak dengan tegas,” katanya.
Profesionalisme Pejabat
Selain itu, Najib juga meminta para menteri dan pejabat negara harus bekerja profesional dan tidak memihak pada salah satu capres-cawapres. “Karena para menteri itu menjalankan tugas negara dan menjalankan program negara. Bukan menjalankan program capres-cawapres,” urai Najib.
Dua figur calon presiden, katanya, seharusnya fokus pada program yang diusungnya. Bukan malah menyikapi hal sepele yang tidak menguntungkan bagi negara dan rakyat. Para calon harus sibuk menawarkan programnya pada rakyat.
“Saya sangat respek kepada kedua calon presiden, baik Jokowi maupun Prabowo. Karenanya, kedua figur itu, harus segera kembali bertemu untuk membicarakan banyak hal untuk menata kedamaian Indonesia. Menunjukkan ke publik bahwa keduanya berkomitmen untuk membangun Indonesia, yang damai, ramah dan siap berkampanye santun dan edukatif,” katanya. (TMN)
sumber: beritasatu.com
