You are here
40 Caleg Eks Koruptor Akan Diumumkan di Website KPU Politik 

40 Caleg Eks Koruptor Akan Diumumkan di Website KPU

topmetro.news – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan 40 calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi di website resmi KPU. Masyarakat pemilih bisa melihat dan mengambil data 40 caleg eks koruptor di website KPU.

“Paling tidak di websitenya KPU ditayangkan. Nanti bisa dikutip oleh siapa saja,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

KPU, kata Hasyim, yang jelas tidak akan mengumumkan para caleh eks koruptor di surat suara atau ditempelkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penandaan eks koruptor di surat suara tidak dimungkinkan karena standar surat suara sudah ditentukan.

“Kalau (diumumkan) di TPS, dikiranya KPU kampanye lagi. Misalnya orang merasa terzolimi,” tandas dia.

BACA JUGA: TPS Terbanyak Pemilu 2019 di Medan Johor dan Denai

Caleg Eks Koruptor di Media Massa

Selain diumumkan di website KPU, lanjut Hasyim, terbuka kemungkinan diumumkan juga di media massa. Namun, kata dia, sifatnya bukan iklan karena tidak ada kewajiban KPU untuk menyampaikan caleg eks koruptor di media massa.

“Kalau media massa kutip dari website KPU, tidak masalah. Silakan saja,” tutur dia.

Hasyim berjanji bahwa pihaknya akan secepatnya mengumumkan nama-nama eks napi kasus korupsi. Apalagi, hal tersebut, kata dia tidak perlu dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Tetapi langsung diputuskan KPU.

Sebagaimana diketahui, KPU telah bertemu dengan KPK terkait caleg eks koruptor. KPK menyarankan KPU untuk mengumumkan caleg eks koruptor ke publik. Hal ini untuk melindungi hak politik masyarakat agar mendapat informasi secara lengkap mengenai tahapan Pemilu dan para calon yang berlaga.

“KPU wajib memberikan informasi yang memadai terkait dengan tahapan pemilu. Khususnya dengan calon-calon yang akan dipilih baik itu capres cawapres, calon anggota DPR DPRD maupun anggota DPD. Jadi itu bagian dari pelayanan KPU untuk menjaga hak politik pemilih dalam Pemilu 2019,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawa usai bertemu pimpinan KPK, di Jakarta, Rabu (7/11/2018) lalu.

Upaya Pemahaman kepada Masyarakat

Pada saat itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, sejauh ini tercatat sudah ada 69 anggota DPR yang dijerat KPK. Selain itu, terdapat sekitar 150 anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diproses secara hukum.

“Tentu kami berharap hasil pemilu legislatif nanti tidak menambah deretan para pelaku korupsi itu,” katanya.

Untuk itu, KPK dan KPU akan memperkuat koordinasi dan kerja sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk soal caleg eks koruptor dan kesadaran masyarakat tentang politik uang.

“Jadi tidak ada lagi seharusnya adagium-adagium yang menyatakan terima uang tapi jangan pilih calonnya. Justru saatnya masyarakat menolak uangnya dan tidak memilih calon-calon yang mempengaruhi syaa atau berupaya membeli suara masyarakat tersebut,” pungkas dia. (TMN)

sumber: beritasatu.com

63 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment