topmetro.news – Charles Honoris mengkritik pernyataan Capres Prabowo Subianto dalam pidatonya yang meminta aparat intelijen ‘tak menginteli’ mantan presiden dan mantan Ketua MPR RI.
Charles Honoris, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai pidato Prabowo itu mengandung banyak ilusi yang dipengaruhi oleh sejarah masa lalunya. Salah satunya terkait pernyataan bahwa intelijen negara ‘jangan intelin mantan presiden, mantan Ketua MPR RI’ dan mantan-mantan yang dia sebut lainnya.
Prabowo seharusnya paham bahwa intelijen negara saat ini tidak seperti era Soeharto. Dimana saat itu, Prabowo sebagai salah satu petinggi ABRI sekaligus menantu presiden, menjadi bagian di dalamnya.
“Sejarah mencatat, di era mertuanya, Prabowo bukan hanya telah menginteli, tetapi juga terbukti bertanggung jawab terhadap penculikan para aktivis yang sebagian masih hilang hingga sekarang,” kata Charles Honoris, Selasa (15/1/2019).
BACA JUGA: Aparat harus Tindak Upaya Deligitimasi KPU
Charles Honoris Minta Bukti
Kata Charles, Megawati Soekarnoputri adalah seorang perempuan yang sudah ‘kenyang’ dinteli dan dibatasi ruang geraknya karena menjadi oposan Soeharto. Namun, seorang Megawati saja tidak pernah teriak-teriak tentang apa yang diderita saat itu.
Maka bagi Charles, menjadi sangat lucu ketika Prabowo, seorang jenderal yang justru pernah menjadi pelaku pada rezim otoriter dulu, sekarang malah berteriak-teriak ‘jangan intelin’ rekan-rekannya.
“Yang sebagian rekannya itu juga adalah jenderal. Ini kan lucu. Terlebih Prabowo tidak menunjukkan bukti apa-apa bahwa rekan-rekannya itu telah diinteli,” imbuh Charles Honoris.
Dilanjutkannya, Prabowo harus ingat bahwa sekarang sudah era reformasi dan keterbukaan. Setiap orang yang merasa diinteli bisa menempuh jalur hukum jika mendapat perlakuan sewenang-wenang. Bisa melapor ke hukum jika merasa ada yang tidak sesuai prosedur oleh aparat negara.
“Lagian Prabowo kan juga punya fraksi di DPR, yang bisa melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja aparat negara. Jadi jangan dibayangkan sekarang seperti era Orba dulu. Dimana presiden dan menantu kompak membungkam suara-suara kritis,” kata anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR RI ini.
sumber: beritasatu.com
