You are here
Luput dari Jeratan Primair, Mantan Kades Sampali Divonis 4 Tahun Kota Medan 

Luput dari Jeratan Primair, Mantan Kades Sampali Divonis 4 Tahun

topmetro.news – Mantan Kades Sampali Ir Hj Sri Astuti (56), Kamis (14/3/2019), di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor PN Medan akhirnya divonis tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yakni dakwaan alternatif pertama primair, sebagaimana didakwakan penuntut umum dari Kejari Deliserdang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim diketuai Nazar Efriandi SH menyatakan, tidak sependapat dengan dakwaan alternatif pertama primair penuntut umum yakni pidana Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana dan pasal-pasal lain berdasarkan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Untuk itu majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair,” kata Nazar Efendi.

Majelis hakim berkeyakinan unsur tindak pidana pertama subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yakni pidana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti..

Mantan orang pertama di Desa Sampali tersebut divonis pidana 4 tahun penjara dan denda denda Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp146.391.000, paling lama setelah satu bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang JPU untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sebab fakta terungkap di persidangan, terdakwa Hj Sri Astuti memiliki sekaligus menguasai 2 Surat Keterangan Tanah (SKT) yakni sebesar Rp83.391.000 ditambah Rp63 juta.

Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 6 bulan dan memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Sebab terdakwa sebelumnya dituntut pidana 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau digantikan kurungan badan selama 1 tahun. Terdakwa juga dikenakan membayar uang pengganti senilai Rp2,7 miliar atau digantikan kurungan badan selama 4 tahun penjara.

Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa sopan selama persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Upaya Hukum

Sementara Nuriono SH selaku penasihat hukum terdakwa ketika diwawancarai awak media usai persidangan menyatakan, kemungkinan akan melakukan upaya hukum banding ke tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Sumut.

“Masalah pertimbangan hakim tadi kita sepakat. Namun dalam hal penahanan sebagaimana diungkapkan tadi dan setelah diskusi dengan klien (terdakwa), itulah yang menjadi alasan kami akan melakukan upaya hukum,” tutur Nuriono.

Secara terpisah, penuntut umum dari Kejari Deliserdang mengatakan, pikir-pikir apakah akan melakukan upaya hukum banding atau menerima vonis yang baru dibacakan majelis hakim tersebut.

“Pikir-pikir dulu bang. Karena nanti akan didiskusikan lagi dengan tim. Ada beberapa materi tuntutan kami yang diterima dan ada yang tidak,” pungkasnya.

reporter | Robert Siregar

120 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment