Prabowo Dianggap Salah Persepsi Soal Kebocoran Rp2.000 T

kebocoran anggaran

topmetro.news – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai, Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto telah salah persepsi dalam mengutip pernyataannya dirinya dan pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan, mengenai kebocoran anggaran Rp2.000 triliun.

Saat berorasi di Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu (7/4/2019), Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp1.000 triliun. Namun, lanjut Prabowo, KPK menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp2.000 triliun.

Saut mengakui, statement mengenai anggaran tersebut bersumber darinya. Saut menjelaskan, maksud pernyataannya bukanlah kebocoran dalam pengeluaran anggaran. Melainkan potensi pendapatan negara yang bisa dicapai.

“Itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi. Saya pikir itu ya,” kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019).

BACA | KPK Dorong Aturan Parpol Korup Didiskualifikasi dari Pemilu

Bukan Kebocoran Anggaran

Dikatakan Saut, pendapatan negara saat ini sekitar Rp2.400 triliun berdasarkan APBN. Namun, kata Saut berdasarkan diskusi yang dilakukan KPK bersama pihak terkait lainnya, Indonesia seharusnya mampu meraih pendapatan sekitar Rp4.000 triliun.

“Kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp4.000 triliun. Jadi kekurangannya sekitar Rp2.000 triliun. Jadi itu bukan kebocoran, tetapi potensi. Jadi berpikiran bukan saya, kita juga dalam diskusi banyak tempat itu bukan soal kebocoran. Yang disampaikan oleh ibu itu (Basaria) adalah kita tuh sebenarnya punya potensi banyak lagi,” paparnya.

Menurut Saut, dengan dana Rp4.000 triliun dalam APBN, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Salah satunya menutup defisit BPJS atau meningkatkan dana desa yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Untuk itu, KPK bersama pihak terkait terus berupaya meningkatkan pendapatan negara. Termasuk dengan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, sektor pertambangan, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Bahkan, kata Saut, dalam sebuah diskusi mantan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat sebelum masa jabatannya berakhir menyebut Pemprov DKI mampu menambah pendapatan daerah hingga Rp7 triliun setelah didampingi KPK.

“Kita ambil dari situ, belajar. Jadi kita mau kejar Rp4.000 triliun APBN kita, kalau bisa Rp 4.000 triliun. Anda bayangkan tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun. Jadi bukan kehilangannya itu yang disebutkan. Jadi salah mempersepsikan apa yang disampaikan oleh Ibu Basaria,” katanya.

sumber | beritasatu.com

Related posts

Leave a Comment