topmetro.news – Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution menuding proposal bantuan dana dari warga memiliki andil terhadap penangkapan Walikota Medan Dzulmi Eldin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan Akhyar Nasution ini langsung dikecam kalangan masyarakat dan pemuda.
Wakil Ketua FPAN DPRD Medan Edi Saputra ST mengecam keras pernyataan Akhyar Nasution. Dia menegaskan pernyataan Akhyar tersebut diyakini sangat melukai hati rakyat. Khususnya kalangan aktivis dan pengurus organisasi.
“Tak pantas Saudara Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution berkata seperti itu. Sebab diyakini sangat melukai rakyat. Apalagi penangkapan OTT Walikota Medan kemarin karena terkait suap dari bawahannya. Jadi bukan soal proposal dari masyarakat atau organisasi,” kata Edi Saputra di sela-sela sambutannya menerima audiensi Pengurus Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Medan di Ruang FPAN DPRD Medan Jalan Raden Saleh Medan, Kamis (17/10/2019).
Selain Edi Saputra, audiensi dihadiri Ketua FPAN Edwin Sugesti Nasution didampingi Sekretaris Abdul Rahman, dan Bendahara Sudari. Didampingi tenaga ahli FPAN Adrizal SH. Pengurus IMM Medan yang beraudiensi yakni Angga Fahmi (ketua umum), Herman Sakti Lubis (sekretaris), dan Abdul Majid (bendahara).
Peran Organisasi
Edi Saputra mengajak kalangan masyarakat khususnya aktivis organisasi dan mahasiswa agar mencermati pernyataan Wakil Walikota Medan tersebut. “Sebab kalau kita diam dan ikuti pernyataan wakil walikota itu, maka diyakini sebulan ke depan akan banyak organisasi baik ormas, pemuda, dan mahasiswa yang tutup/mati,” kata mantan Ketua PC IMM Medan ini.
Menurut Edi Saputra, peran organisasi sangat besar bagi kemaslahatan bangsa dan daerah. Serta turut membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Namun berjalan tidaknya suatu organisasi ataupun kegiatannya tidak terlepas dari bantuan dana khususnya dari pemerintah. Apalagi soal bantuan dana atau bansos untuk organisasi dan masyarakat sudah jelas diatur oleh pemerintah,” katanya.
Untuk itu, Edi Saputra yang juga kini menjabat Ketua Forum Komunikasi Alumni (Fokal) IMM Kota Medan ini mengajak pengurus dan kader IMM agar aktif memainkan peran sosial kontrolnya di masyarakat. “Kita berharap IMM Medan jangan latah ikut-ikutan menyoroti dan mengkritisi persoalan di tanah air atau pusat. Sementara persoalan di daerah yakni Medan terabaikan. Salah satunya soal pernyataan Wakil Walikota Medan ini, maupun seluruh program dan kinerja para pejabat Pemko Medan ini. Agar Medan Rumah kita benar-benar dirasakan seluruh rakyatnya,” ucap wakil rakyat asal Dapil Medan IV ini.
Cabut Pernyataan
“Kita berharap Wakil Walikota Medan agar mencabut pernyataannya tersebut. Karena sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya kamtibmas di Kota Medan,” tegasnya.
Lebih lanjut Edi Saputra menyatakan seharusnya wakil walikota berfikir dan berbuat bagaimana caranya membagi APBD Kota Medan senilai Rp6 triliun bisa dirasakan seluruh masykat Kota Medan melalui regulasi aturan, hingga membuat perda dan perwal. “Selain itu, Wakil Walikota Medan seharusnya juga berpikir dan melihat langsung warganya. Yang berdasarkan laporan masih ada warga di kawasan Bromo Medan sangat kesulitan makan setiap harinya karena ekonomi yang sangat memprihatikan,” katanya.
Sementara Ketua PC IMM Kota Medan Angga Fahmi dalam audiensi tersebut menyampaikan sejumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Di antaranya kegiatan Darul Arqom Madya (DAM). Sementara menyikapi kondisi Kota Medan, Angga Fahmi menegaskan akan senantiasa mengawasi dan mengawal seluruh kinerja dan proyek pembangunan di Kota Medan.
reporter | Jeremi Taran
