topmetro.news – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut, Irjen Pol Martuani Somin memastikan akan melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo dan kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk jajaran Kapolres, Kapolsek yang tak bisa menangani bencana akan segera dicopot dari jabatannya.
“Ya, saya akan mencopot jabatannya. Namanya perintah Presiden dan Kapolri ,” ujar Martuani Sormin dalam rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daetah (BPBD) yang dialngsungkan di Ruang Raja Inal Siregar Lt 2 Kantor Gubsu Jalan Iman Bonjol Medan, Selasa (12/02/2020).
Perintah Presiden
Kapolda Sumut mengklaim di wilayah kerjanya kalau ada anggotanya di kabupaten/kota yang tak bisa menangani kebakaran hutan maka pejabat tersebut siap untuk dicopot atau dilengserkan dari jabatannya karena tidak mampu menangani Karhutla tersebut.
“Perintah dari Presiden dan Kapolri harus dilaksanakan karena ini adalah turunan dari hasil rapat Karhutla minggu lalu dengan Presiden . ‘Kami siap untuk mendapatkan punishment, pencopotan tapi kalau kami berhasil tolong berikan reward,” katanya sambil mengulang pernyataan para Kapolda .
Dalam paparan tersebut Martuani juga menerangakan kebakaran hutan yang terjadi di d Indonesia sangat mengkhawatirkan karena asapnya bisa sampai ke Negara tetanga. Sebagai akibatnya Negara tetangga melakukan protes.
Dicontohkannya seperti Kebakaran hutan di sejumlah daerah di Indonesia semakin parah. Di Palembang, kabut asap akibat kebakaran hutan telah mengganggu setidaknya mengakibatkan terganggunya jadwal penerbangan.
Kebakaran ini bisa membuat jarak pandang rendah di Palembang, tercatat hanya 300-500 meter saja. Hal serupa juga terjadi di Pekanbaru, Riau.
Kapolda Sumut Imbau Masyarakat Jaga Hutan
Untuk kondisi hutan di daerah Sumatera Utara menurut Kapoldasu Martuani Sormin, kalau tidak dijaga sekarang diyakini 10 (sepuluh) tahun mendatang hutan kita akan punah akibat dibabat habis oleh pelaku illegal logging yang konon kayunya dijual .
“Tindak kejahatan yang dilakukan para pelaku illegal logging ini tidak bisa dikasih ampun. Oleh karenanya kepada para Bupati dan kepala Desa maupun pengusaha diminta melakukan pemasangan CCTV di daerahl atau lokasi yang bisa memantau para penjahat ini,” ujar Kapolda Sumut.
Kapolda sumut juga meminta, kepada pengusaha yang memiliki izin pengolahan hutan agar menyediakan parit untuk kesediaan air terutama lahan gambut, CCTV dan peralatan pemadam kebakaran. Apabila dilahan tersebut ada kebakaran dan kita tidak menemukan kelengkapan itu maka diproses secara hukum.
“Tidak ada tawar menawar soal hutan kebakaran hutan yang dilakukan oknum maupun masyarakat,” terang Kapolda Sumut.
Martuani Sormin juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah bisa mendirikan posko bencana di daerah kelak agar penanganan Kebakaranhutan ini bisa diatasi secepanya.
Namun sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, karhutla telah menimbulkan dampak yang luar biasa baik materi maupun moril. Masyarakat adalah yang paling merasakan dampak buruk karhutla. Untuk itu, Edy Rahmayadi meminta setiap instansi mendukung penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.
“Penegakan hukum terhadap pelaku, agar karhutla ini tidak terulang kembali. Kasihan masyarakat menderita menghirup asap,” ujar Edy.
Gubernur juga mengimbau agar setiap pihak hingga masyarakat dapat mencegah terjadinya karhutla, yakni dengan cara tidak membiarkan kebakaran meluas.
Gubsu Ingat Masyarakat Untuk Pencegahan Kebakaran
“Yang terpenting itu adalah pencegahan. Jika ada api kecil langsung dipadamkan. Kalau api masih kecil masih bisa dipadamkan. Kalau terlambat padam, bisa meluas dan itulah karhutla,” kata Gubernur.
Masih menurut Edy, Presiden juga mengingatkan, apabila ditemukan titik api sekecil apapun, maka pihak terkait diminta segera memadamkannya. Sehingga titik api tersebut tidak membesar dan meluas.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.
Demikian juga ada Gubernur, bupati, walikota dan kepala desa. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan. Jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan,” tuturnya.
Presiden juga menyampaikan, Kata Edy, karhutla menimbulkan kerugian yang amat besar. Oleh sebab itu Presiden tidak ingin hal itu terjadi kembali.
“Kebakaran ini sudah puluhan tahun lalu terjadi. Betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya, 2015 itu betul-betul sebuah kebakaran besar. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar baik lahan gambut maupun hutan,” tuturnya.
Baca Juga: Mempererat Silaturahmi, Gubernur dan Forkopimda Hadiri Open House Natal Kapolda Sumut
Kemudian pada tahun 2017 tercatat lahan terdampak karhutla hanya 150 ribu hektare. Meski begitu Presiden tidak ingin karhutla di Indonesia terjadi seperti di luar negeri yang memakan lebih banyak lahan.
“Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta (hektare), di Brazil 4,5 juta, di Bolivia 1,8 juta, di Kanada 1,8 juta dan terakhir kita tahu kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi yang saya terima sebulan lalu 6 juta tapi tadi pagi saya cek sudah 11 juta,” ucapnya.
Penulis l Erris JN
