topmetro.news – Kinerja Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu dinilai tak becus. Pasalnya, sejumlah program kerja hanya ‘copy paste’ dari tahun 2017-2019.
Salah satu program kerja itu ada di Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Humas Setdaprovsu yang menganggarkan adventorial sebesar Rp1,9 miliar TA 2019.
‘Copy paste’ anggaran khusus Adventorial ini dilakukan sejak tahun 2017-2019. Hal ini jelas-jelas sudah menggelabui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam kinerja Humas.
Ironisnya lagi, tahun 2017, proyek adventorial ini tercatat dalam buku APBD sebesar Rp1,7 miliar, yang dipergunakan untuk media cetak dan media cyber tanpa adanya parameter yang dipergunakan.
Selain itu juga, kinerja Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu hanya bisa melakukan ‘copy paste dan tidak pernah membuat perubahan di Standar Satuan Harga (SSH) yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Setdaprovsu.
Termasuk parameter yang dipakai pengelola anggaran adventorial ini tak memiliki standar. Dan terkesan hanya melakukan ‘cincai’.
Gubsu Harus Bertindak
Sementara menanggapi kinerja ASN Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu yang hanya melakukan ‘copy paste’ sejak tahun 2017-2019, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah LIRA Provinsi Sumatera Utara Bachtiar menegaskan agar Gubemur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan kontrol atas kinerja ASN di Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi yang dinilai hanya ‘copy paste’ dari tahun 2017-2020.
“Kita minta Pak Gubsu Edy harus bertindak tegas atas kinerja ASN yang hanya tau melakukan ‘copy paste’. Coba bayangkan seorang ASN hanya bisa melakukan ‘copy paste’ kerja. Bagaimana bisa seperti ini. Jangan-jangan ‘copy paste’ ini berlaku di semua OPD Pemprovsu,” ujar Bachtiar.
Masih menurut Bachtiar, seyogianya untuk menguubah nomenklatur di setiap program harus jelas rinciannya. Dan ada perubahan setiap tahun anggaran berjalan.
“Kalau seperti ini tertulis pada proyek Adventorial tahun 2017 Rp1,7 miliar dan 2019 menjadi Rp1,9 miliar di Humas Setdaorovsu, apalagi tak punya parameter dalam pemberian adventorial kepada media cetak dan cyber lebih baik pejabatnya diganti. Karena dianggap sudah menggelabui Gubsu dalam penerapan sistim kinerja Gubsu dan Wagubsu dalam lima tahun ini,” tukas Bachtiar.
“Kita minta Gubsu dan Wagubsu menindak ASN Humas Pemprovsu yang tidak mendukung program lima tahun ke depan. Karena dianggap sudah merugikan, apalagi kinerjanya hanya ‘copy paste’,” ujar Bachtiar.
Kelabakan
Di tempat terpisah, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Hendra yang dikonfirmasi wartawan tidak berhasil dan mematikan HP. Oleh staf humas disebutkan kalau Kabiro sedang ke Jakarta.
Sementara di Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Rika yang dikonfirmasi terkait pengganggaran adventorial yang ‘copy paste’ dari tahun 2017-2019 mengaku tak pernah mengubah SSH. Bahkan menurutnya hal itu dilakukan karena susah melakukan perubahan dan menghitung anggaran yang akan dibagi-baginya ke setiap media yang melakukan kerjasama dengan Humas Pemprovsu dalam mendukung program pembangunan Gubsu dan Wagubsu.
Selain itu juga Rika mengakui tak memiliki parameter untuk pembagian adventorial di Humas Setdaprovsu. Sehingga dinilai kinerja ASN jelas sudah mengelabui Gubsu dalam bekerja.
reporter | Erris JN
