topmetro.news – Pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah, awalnya direncanakan pemungutan suaranya pada September 2020. Dan Komisi Pemilihan Umum pun telah sempat memulai tahapan penyelenggaraan sejak Oktober 2019.
Namun melihat kondisi bangsa dengan merebaknya Covid-19 pada tahun 2020 ini, maka pilkada serentak tersebut harus ditunda selama tiga bulan.
Virus yang ditetapkan oleh WHO menjadi pandemik dunia mengakibatkan KPU mempertimbangkan pelaksanaan pilkada serentak pada 21 Maret 2020. KPU memutuskan untuk menunda tahap pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan walikota (pilkada) sebagai upaya pencegahan.
Penundaan itu tertuang dalam Keputusan No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan keputusan KPU tersebut.
Ditunda selama tiga bulan, akhirnya DPR dan penyelenggara pemilu sepakat memutuskan kembali melanjutkan tahapan. Kemudian hari pemungutan juga bergeser menjadi 9 Desember 2020.
Tahapan pilkada mulai dilakukan pada Senin 15 Juni 2020, meskipun kurva Covid-19 belum melewati puncak pandemik. Atau belum melandai di Indonesia.
Melihat hal itu, Direktur Bela Indonesia Gerakan Pilar Bangsa Abdussalam Hehanussa meminta kepada Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DPR RI khususnya Komisi II, untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 mendatang.
Covid-19 Masih Bertambah
Kata Direktur Bela Indonesia itu, bahwa bukan hanya perihal kurva pandemik. Tapi kasus positif Covid-19 masih saja bertambah di Indonesia. Depok misalnya, update Covid-19 pada 14 Juli 2020, masih bertambah tujuh kasus baru ditemukan.
Beberapa daerah di Indonesia, kata dia, sampai saat ini masih terus ada peningkatan jumlah kasus positif orang terpapar Corona. Pada Kamis, 16 Juli 2020, untuk perkembangan Covid-19 di Jatim misalnya, angkanya sangat besar sekali. Sudah mencapai 17. 549. Sementara untuk meninggal dunia telah mencapai 1.352 orang.
“Dan sebagian besar daerah di Indonesia Timur dalam kondisi musim, hujan justeru makin meningkat kasus positif Coronya. Bahkan meninggal dunia pun makin bertambah. Ini yang harus dipikirkan,” tutur Alan.
Menurut Alan, pilkada dengan segala prosesnya itu mengumpulkan banyak orang dan ini sangat berbahaya sekali. “WHO saja masih memberikan sinyal ketakutan ihwal pandemik ini dikarenakan semakin parah dan sulit dikendalikan,” tegas Alan.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia. Makanya kami menolak keras pilkada serentak di laksanakan Desember mendatang. Penyelenggara beserta DPR harus kembali memikirkan kondisi yang ada. Kita harus prioritaskan masalah kemanusiaan di tengah pandemi ini,” tutup dia.
sumber | RELIS
