You are here

Tag: dewan pers

Ketua Dewan Pers Beri Kesempatan SMSI Mendaftarkan Seluruh Anggotanya untuk Didata

Arsyad Kurnia R
Ketua Dewan Pers Beri Kesempatan SMSI Mendaftarkan Seluruh Anggotanya untuk Didata

topmetro.news – Anggota SMSI, Seiring pesatnya pertumbuhan media siber di Indonesia sekarang ini diperlukan peningkatan layanan Dewan Pers, dalam melakukan verifikasi media. Layanan verifikasi selain untuk memberikan perlindungan insan pers, juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas, untuk mengetahui media mana yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan media mana yang kurang memberi manfaat atau justru menimbulkan dampak buruk. Demikian…

Read More

Kuasa Hukum Terdakwa Minta Hakim Kesampingkan Profesi Korban, Dewan Pers: Mana Bisa, Terdakwa Harus Dihukum Seberat-Beratnya

RADJA P SIMBOLON
Terdakwa kasus pengeroyokan wartawan menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari ini, Rabu (3/8/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal (Madina)

topmetro.news – Terdakwa kasus pengeroyokan wartawan menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari ini, Rabu (3/8/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal (Madina). Penasehat Hukum (PH) terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan mengesampingkan profesi korban. “Kami mengetahui hukum harus ditegakkan dan kami mohon kepada hakim dapat memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa…

Read More

Bahas RKUHP, SMSI Terus Tolak Pasal Krusial Yang Berpotensi Lemahkan Kebebasan Pers

Arsyad Kurnia R
Bahas RKUHP, SMSI Terus Tolak Pasal Krusial Yang Berpotensi Lemahkan Kebebasan Pers

Topmetro.news – Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan dengan Dewan pers ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia. “Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi…

Read More

Dewan Pers Desak DPR Agar Proses Legislasi RUU KUHP Dilakukan Secara Terbuka dan Libatkan Semua Pemangku Kepentingan

RADJA P SIMBOLON
Dewan Pers Prof Azyumardi Azra menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini sangat berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers.

topmetro.news – Dewan Pers Prof Azyumardi Azra menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini sangat berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers. “Pers tidak bisa lagi memegang peran sebagai kekuatan ‘check and balance’, kekuatan yang bisa memberitakan yang perlu diperhatikan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah,” ujar…

Read More

Dewan Pers Bersama Konstituennya Kritisi RUU KUHP yang Mangancam Kemerdekaan Pers

Rizaldi Gultom
Dewan Pers

topmetro.news – Dewan Pers dan konstituennya, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Senin malam (11/7/2022) bersama-sama mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui aplikasi zoom yang dikendalikan dari Jakarta. Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Hendrayana yang tampil sebagai moderator semalam menegaskan, kalangan pers harus mengkritisi dan menyikapi RUU KUHP yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berpotensi mengancam…

Read More

Dewan Pers Apresiasi Pejabat Publik yang Mendukung Profesionalisme Pers

Rizaldi Gultom
Dewan Pers

topmetro.news – Video viral tentang audiensi jurnalis dengan Kapolres Sampang, AKBP Arman, pada 14 Juni 2022 di Mapolres Sampang, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Dewan Pers . Dalam cuplikan video itu, Kapolres menyatakan hanya akan melayani insan pers yang tersertifikasi dan perusahaan pers yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Pernyataan Kapolres ini sempat dipersoalkan oleh beberapa jurnalis. Menanggapi video…

Read More

Ancam Kepala Sekolah, Oknum Mantan Guru Honor Dilaporkan ke Polisi

RADJA P SIMBOLON
sejumlah kepala sekolah

topmetro.news – Seorang pria yang dipecat dari guru honor salah satu SMP di Aceh Utara dan mengaku-ngaku sebagai wartawan, dilaporkan oleh sejumlah kepala sekolah ke Mapolres Aceh Utara, Senin (14/2/2022). Pasalnya oknum tersebut kerap menyebarkan berita bohong menggunakan media sosial dan WhatsApp dengan mengintimidasi para kepala sekolah. Pria tersebut berinisial MUH warga Kecamatan Seunuddon Aceh Utara. Sedangkan laporan berdasarkan LP…

Read More

SMSI Tindak Lanjuti Surat untuk Presiden Soal Keanggotaan Dewan Pers

RADJA P SIMBOLON
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ke-5 Tahun 2022 berlangsung di Hotel Horison, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

topmetro.news – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ke-5 Tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Horison, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dibuka Ketua Bidang Hukum SMSI Pusat Makali Kumar, mewakili Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus,” Selasa (8/2/2022) malam. Makali juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketum SMSI Pusat yang berhalangan hadir karena situasi Pandemi Covid19. “Namun apa yang…

Read More

Ketua Dewan Pers Ingatkan Pelaku Perubahan yang Akan Bertahan

RADJA P SIMBOLON
Ketua Dewan Pers Ingatkan Pelaku Perubahan yang Akan Bertahan

topmetro.news – Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengingatkan insan pers, bahwa siapa yang melakukan perubahan, maka itu yang bisa bertahan. Maka ia pun berharap bahwa insan pers bisa melakukan perubahan itu. Muhammad Nuh menyampaikan hal itu pada Opening Ceremony Konvensi dan Seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Hotel Claro Kendari, Senin (7/2/2022). Hadir Wapres Ma’aruf Amin secara daring serta…

Read More

Polemik Dewan Pers: Apakah Presiden Punya Kewajiban Hukum Terbitkan Kepres Anggota Dewan Pers?

RADJA P SIMBOLON
Apakah Presiden Punya Kewajiban Hukum Terbitkan Kepres Anggota Dewan Pers?

  Oleh: Hendra J Kede PERTANYAAN lebih detilnya adalah apakah Presiden memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan administrasi, semisal mengeluarkan Keputusan Presiden, yang memiliki implikasi hukum, khususnya impilikasi terhadap keuangan negara, jika dasar tindakan administrasi tersebut adalah produk sebuah proses seleksi yang merujuk kepada peraturan yang tidak diundangkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia? Memang benar, pertanyaan diatas merupakan…

Read More