topmetro.news – Bupati Sergai H Darma Wijaya melalui Sekdakab HM Faisal Hasrimy AP MAP melaksanakan serah terima salinan SK Normatif Gubernur Sumatera Utara. SK Normatif Nomor 188.44/844/KPTS/2022 ini berkenaan dengan areal eks-Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, yang peruntukannya bagi Pemkab Sergai seluas 220.400 m2. Serah terima ini terlaksana di Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei…
Read More
topmetro.news – Ratusan warga yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu menyerbu Kantor Gubenur Sumatera Utara, Rabu (19/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut keadilan soal lahan eks HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 ha. Di mana hingga kini, lahan itu sudah dalam penguasaan pihak lain. Seperti kata pimpinan aksi, Joni Siregar, persoalan tanah eks HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 hektar adalah buah dari…
Read More
topmetro.news – Komisi A DPRD Sumut gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat), Rabu (16/6/2021), di Aula Bamus DPRD Provinsi Sumatera Utara. RDP terkait konflik lahan antara pensiunan dan PTPN II di lahan Kebun Helvetia Dusun I Desa Helvetia, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto menjelaskan hasil dari RDP tersebut, pihaknya meminta agar ada penyelesaikan konflik…
Read More
topmetro.news – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai ada mafia tanah yang terlibat dan bermain di balik konflik lahan eks HGU PTPN II di Provinsi Sumatera Utara. Pengurus Pusat GMKI Koordinator Wilayah Sumut-NAD, Gito M Pardede mengatakan, ada sekelompok mafia tanah yang ingin menguasai lahan eks HGU PTPN II sejak pelepasannya disetujui Kementerian BUMN. “Ini persoalan serius yang harus diselesaikan.…
Read More
topmetro.news – Pimpinan DPRD Sumut meminta Kajatisu Dr Amir Yanto SH MM MA untuk menprioritaskan penuntasan kasus illegal logging, kasus narkoba, dan permasalahan eks HGU PTPN II seluas 5.873 hektar di Sumut. Karena ketiga kasus itu sangat perlu penanganan yang serius. Sebab bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah ini. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi…
Read More
topmetro.news – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didesak segera melakukan perlawanan hukum atas Keputusan MA (Mahkamah Agung) No. 1331 K/Pid.Sus/2019, serta melaksanakan Rekomendasi Ketua DPRD Sumut dengan Surat No. 2319/18/Sekr. tertanggal 23 Agustus 2019. “Gubsu harus segera melakukan perlawanan hukum kepada para mafia tanah di Sumut. Kita juga minta kepada Gubsu selaku pemegang mandat untuk segera mendistribusikan areal eks HGU kepada…
Read More