topmetro.news – Korupsi di sektor politik salah satunya disebabkan biaya politik yang tinggi. Selain itu, korupsi di sektor politik juga terjadi karena ekosistem di lingkungan internal partai yang sudah tidak sehat. Hal ini setidaknya tercermin dari panjangnya daftar elite politik yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, KPK sudah menjerat lima tokoh yang diproses hukum saat menjabat sebagai…
Read More
topmetro.news – Kejati Sumut, Kamis (14/3/2019), menerima pelimpahan empat tersangka berikut barang bukti (P22) kasus perjalanan dinas diduga fiktif anggota DPRD Tapteng dari Polda Sumut. Keempat wakil rakyat tersebut kemudian ‘diinapkan’ ke Rutan Tanjung Gusta usai pemeriksaan administrasi. Keempat tersangka yakni atas nama Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, Hariono Nainggolan, dan Awaluddin Rao, diketahui merupakan Wakil Ketua DPRD Tapteng. Sedangkan tiga…
Read More
topmetro.news – Bupati nonaktif Labuhanbatu, Pangonal Harahap (49) dituntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair empat bulan kurungan. Selain itu diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp42,28 miliar dan SGD218.000. Dengan ketentuan jika tidak dibayar dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara, maka diganti dengan satu tahun penjara. Bahkan hak politik terdakwa juga diminta dicabut..…
Read More
topmetro.news – Sidang lanjutan perkara korupsi di lingkungan Pemkab Sergai, Senin (11/3/2019) di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor PN Medan kian menarik. Pasalnya salah seorang terdakwa atas nama Samsir Muhammad Nasution SE MM, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga Sergai ‘menyodok’ saksi dari Inspektorat Kabupaten Sergai H Ifdal dengan tindak lanjut temuan kasus dugaan kebocoran dana pemkab senilai Rp6 miliar…
Read More
topmetro.news – Mantan pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kantor Gubsu Ahmad Lutfi (47), warga Jalan Karsa, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dalam sidang lanjutan, Rabu (6/3/2019), di Pengadilan Tipikor PN Medan, divonis pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara. Majelis hakim diketuai Mian Munthe SH dalam amar putusannya menyatakan, berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan dakwaan…
Read More
topmetro.news – Terbukti bersalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Harmi Parasian Marpaung MEng selaku Kadis PUPR Tapteng (nonaktif) dan Bistok Maruli Tua Simbolon selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengerjaan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapteng, masing-masing divonis pidana 1 tahun dan 4 bulan penjara. Berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, unsur pidana Pasal 9…
Read More
topmetro.news – Tim penuntut umum dari Kejari Labuhanbatu, Kamis (28/2/2019), menghadirkan ahli audit (auditor) keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumut dalam sidang lanjutan perkara korupsi Rp579 juta lebih terkait proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jalan H Adam Malik By Pass Kecamatan Rantau Utara dan Selatan, Labuhanbatu TA 2013. “Dari berkas yang diperoleh…
Read More
topmetro.news – Terdakwa Ir Abdullah Dalimunthe, selaku mantan Kadis PU Madina mengaku sangat menyesal karena meneken persetujuan dilakukan pembayaran kepada PT Parik Sabungan, rekanan yang mengerjakan pembangunan 4 jembatan APBD 2007 dengan nilai proyek Rp1,2 miliar. Padahal fakta di lapangan, progres pekerjaannya tidak sesuai dengan laporan berkas yang diterimanya. Nada penyesalan tersebut diungkapkan terdakwa menjawab pertanyaan majelis hakim, Kamis (21/2/2019),…
Read More
topmetro.news – M Rinaldi, auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut mengaku menemukan adanya pengurangan dan penambahan (perubahan isi kontrak) pengerjaan proyek pembangunan 4 jembatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) TA 2007. Hal itu diungkapkan ahli yang dihadirkan tim JPU dari Kejari Mandailing Natal dimotori Hendri SH dalam sidang lanjutan, Senin (18/2/2019) di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor PN Medan.…
Read More
topmetro.news – Tuntutan Tim JPU dari Kejari Deliserdang terhadap mantan Kepala Desa Sampali Hj Sri Astuti, dinilai tidak sejalan dengan fakta persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor PN Medan. Hal itu diungkapkan tim penasehat hukum terdakwa diketuai Nuriyono SH dalam sidangan lanjutan, dipimpin majelis hakim Nazar Efriadi SH di Ruang Cakra 4, Kamis (14/2/2019). Perbedaan SKT Dalam duplik (jawaban) dibacakan…
Read More