Topmetro News – KPK beli borgol (gari) baru untuk menangkap para koruptor. Namun lembaga anti rasuah ini hanya mengalokasikan dana sekitar Rp 10 juta untuk pembelian 100 unit borgol baru tahun 2019 ini. KPK beli borgol baru dinilai perlu lantaran saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi itu cuma punya 30 unit borgol lama. Febri Diansyah, Juru bicara KPK mengakui kini pihaknya…
Read More
topmetro.news – Direktur Eksekutif Goverment Again Coruption and Discrimination (GACD) Andar Situmorang memberikan komentar keras terkait dugaan keterlibatan mantan Mendagri Gamawan Fauzi di kasus korupsi e-KTP. Hal ini disampaikannya menanggapi pemanggilan Gamawan Fauzi oleh KPK, sebagai saksi dugaan korupsi proyek Gedung IPDN. Menurut pengacara asal Jakarta ini, KPK harus jadikan Gamawan Fauzi tersangka proyek rekayasa Gedung IPDN tersebut. Selain itu…
Read More
topmetro.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di beberapa kantor PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekait kasus dugaan korupsi proyek fiktif. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan pihaknya adalah Kantor Pusat PT. Waskita Karya Jalan MT. Haryono, Kavling 10, Cawang, Jakarta Timur, Kantor Divisi III, PT Waskita Karya di…
Read More
Topmetro News – DPR jangan digaji. Usulan ini sempat dilontarkan Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai anggota DPR jangan digaji, bagi mereka yang malas mengesahkan Undang-undang. Namun usulan itu dikritik Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI. Reaksi keras pun dilontarkan. “Dia itu (Saut Situmorang, Red) nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan Undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi…
Read More
Topmetro News – PNS Pakpak Bharat terikut imbas dugaan kasus korupsi Bupati Remigo Yolanda Berutu. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memanggil sedikitnya 5 orang PNS Pakpak Bharat. Mereka dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret orang nomor satu di daerah itu. PNS Pakpak Bharat dan Swasta Diperiksa Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, Senin (26/11/2018) mengatakan, selain 5 PNS Pakpak…
Read More
Topmetro.News – Bupati Pakpak Bharat telah menjadi tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak cuma Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, ada 5 orang lainnya dari unsur PNS dan swasta ikut diringkus penyidik KPK dalam OTT itu. Bupati Pakpak Bharat, Kekayaannya Sempat Menurun Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimuat di laman acch.kpk.go.id, Bupati…
Read More
Topmetro.News – Bupati Pakpak Bharat, salah satu kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik KPK. Tak pelak lagi, usai terkena OTT, KPK mengamankan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dan diterbangkan ke Jakarta. Bupati Diamankan Bersama Kadis dan Pihak Swasta Penangkapan Bupati Pakpak Bharat itu dilaksanakan dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Sesuai rencana,…
Read More
topmetro.news – Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap mengakui menerima ‘fee’ secara bertahap Rp40-43 miliar dari terdakwa Effendi Syahputra alias Asiong. Dana itu untuk bayar utang dan biaya kampanye salah satu paslon pada Pilgubsu lalu. “Saya butuh terdakwa (Asiong) membantu saya,” kata Pangonal Harahap. Dia dihadirkan Tim Jaksa Penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ‘saksi mahkota’ dalam perkara terdakwa…
Read More
Topmetro.News – Anggota DPRD Sumut M Faisal tak berkutik setelah dijemput paksa personil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di salah satu komplek elit di Jalan Pasar 1, Medan Sunggal, Rabu (26/9/2018). Anggota DPRD Sumut itu merupakan satu dari 38 anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Anggota DPRD Sumut Dijemput di Sunggal Zul,…
Read More
topmetro.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tersirat menyayangkan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal calon legislatif. MA menilai Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPK sebenarnya berharap Peraturan KPU itu menjadi langkah positif untuk mencegah terjadinya korupsi di parlemen. Setidaknya Peraturan…
Read More