top metro.news – Anggota Bappilu DPC Partai Demokrat Kota Medan Suwandi Purba menilai, cuitan Moeldoko yang masih mengaku (mengatasnamakan) Ketum DPP Partai Demokrat pasca-penolakan KLB Sibolangit oleh Kemenkumham, sebagai sebuah ‘ceracau’ yang tak perlu dapat tanggapan serius.
“Menkumham sudah mengumumkan KLB Sibolangit ditolak karena pesertanya tidak absah. Kalau Pak Moeldoko ngotot berbicara atas nama Ketua Umum PD, maka publik itu bertanya apa legalitasnya. Kepengurusan parpol itu harus ada pengesahan dari pemerintah. Nah kalau Pak Moeldoko ngotot mengaku Ketum PD, pemerintahan mana yang mengesahkannya,” kata Suwandi Purba, Kamis (8/4/2021).
“Publik juga bertanya-tanya, di mana Kantor DPP PD yang diketuai Pak Moeldoko?” sambungnya
Bahkan, katanya, masyarakat bisa saja terheran-heran dengan klaim Moeldoko sebagai Ketum PD. Karena faktanya, tak ada kantor DPD dan DPC PD di seluruh wilayah Indonesia maupun kepengurusannya yang mencantumkan Moeldoko sebagai ketum.
Tambah lagi fakta lapangan solidnya seluruh DPD dan DPC PD se Indonesia di bawah kepemimpinan AHY. Maka Suwandi menilai, cuitan Moeldoko mengatasnamakan Ketum PD, seperti orang yang tengah tak sadar berbicara ngawur, mengigau, atau berceracau.
Suwandi menyebut, ‘ceracau’ sebelumnya yang terlontar dari Moeldoko adalah soal adanya pergeseran ideologi baru di tubuh PD. Serta kesediaannya menjadi Ketum PD versi KLB demi bangsa dan negara.
“Pak Moeldoko sepertinya sedang tidak sadar atau tengah mengaco. Klaimnya itu justeru membuat malu dirinya sendiri,” kata Suwandi.
Moeldoko dan Jabatan KSP
Secara pribadi, Suwandi bahkan merasa heran mengapa Presiden masih mempertahankan Moeldoko sebagai KSP (Kepala Staf Presiden). Sementara Moeldoko telah berulang menceracau melalui upaya pengambilalihan PD.
“Mungkin ada sesuatu pada diri Pak Moeldoko yang tak dimiliki figur lain yang masih dibutuhkan Pak Jokowi, sehingga Beliau masih ditempatkan sebagai KSP,” tegasnya.
Ia juga berharap ‘ceracau’ Moeldoko tak lagi perlu dapat tanggapan serius oleh pihak mana pun, termasuk Partai Demokrat. “Besok-besok mungkin masih ada lagi ceracaunya. Tapi cukuplah setingkat Ketua Bakomstra atau Bappilu yang menanggapi. Tidak perlu dapat tanggapdan dari Ketum, Sekjen, apalagi Pak SBY,” tegas Suwandi.
BACA JUGA | Kemenkumham Tolak KLB Sibolangit, DPD PD Sumut Apresiasi dan Berterimah Kasih kepada Pemerintah
Apalagi, katanya, manuver Moeldoko dan segelintir gerombolan KLB yang masih bertahan, hanya sekedar untuk mengacau atau mengganggu soliditas PD. “Sesungguhnya setelah dapat penolakan dari Menkumham, peluang KLB sudah tertutup. Mereka tidak lagi berharap eksis. Melainkan hanya ingin mengganggu PD, AHY, dan Pak SBY semata,” katanya.
reporter | Jeremi Taran
