topmetro.news – Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Janses Simbolon meminta Dinas Pendidikan Kota Medan dan seluruh sekolah mempersiapkan dengan matang rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kalau rencana PTM ini sudah pasti, seluruh tenaga pendidik harus benar-benar mengetahui dan berbenah agar tidak ada siswa dan guru yang terpapar Covid-19 yang masih tinggi,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.
Katanya, Dinas Pendidikan Kota Medan harus tegas menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Agar para orang tua juga tenang melepas anaknya bersekolah seperti biasanya.
“Pihak sekolah harus membuat tempat mencuci tangan di beberapa tempat yang mudah didatangi siswa dan guru. Selain itu, seluruh guru dan siswa wajib memakai masker saat pelaksaan PTM,” ingatnya.
Menurutnya, sistem belajar yang diterapkan hendaknya dilakukan secara bergantian untuk menghindari kerumun siswa yang dapat berpotensi terjadi penularan Covid-19.
“Kita tidak mau, dengan adanya PTM, semakin memperparah penularan Covid-19,” bebernya.
Begitu juga para tenaga pendidik, harus peka terhadap kondisi para siswa. “Bila dirasa ada siswa yang kurang sehat, harus cepat ditangani. Kalau bisa, pihak sekolah menggandeng tenaga medis untuk memastikan setiap anak tidak terpapar Covid-19,” pintanya.
Terpisah, Praktisi Pendidikan Kota Medan, Dr Hj Fitriani Manurung MPd mendukung rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang. “PTM terbatas diperlukan untuk mengurangi resiko penurunan kemampuan belajar (learning loss) yang dialami siswa akibat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun,” ungkapnya.
Patuhi Prokes
Namun, pelaksanaan PTM terbatas ini harus memperhatikan terlaksananya dua hal penting. Pertama, pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat dan disiplin untuk memastikan PTM aman dan sehat bagi warga sekolah (kepsek, pengawas, guru, siswa dan tenaga kependidikan)
Untuk memastikan aspek prokes ini, maka aturan atau mekanisme PTM terbatas perlu dibuat sedetail mungkin. Mekanisme ini harus bisa mengatur tata cara anak berangkat dari rumah, berada di sekolah, dan pulang kembali ke rumah dengan aman. Semakin detail, semakin baik PTM terbatas berlangsung.
Ia juga mengapreasiasi Bobby Nasution yang turun langsung memantau simulasi PTM terbatas. Ia mengatakan pengawasan yang ketat merupakan kunci keberhasilan pembukaan sekolah. Agar pengawasan bisa terus menerus berlangsung, Fitriani mengusulkan dibentuknya kelompok kerja di tingkat kelurahan. Kelompok kerja terdiri perwakilan musyawarah kepala sekolah (K3S), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), LSM anak, pemerhati pendidikan, TNI/Polri, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, lurah dan OPD terkait.
Kelompok kerja yang nantinya akan mengawasi pelaksanaan PTM di setiap sekolah. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka semakin disiplin aturan PTM akan dilaksanakan. “Kenapa kelurahan? karena kelurahanlah yang paling dekat bersentuhan dengan sekolah,” bebernya.
Lalu, faktor pembelajaran. Menurutnya, esensi dilakukannya PTM terbatas adalah mencegah terjadinya learning loss. Untuk itu upaya pemulihan kemampuan belajar, harus menjadi fokus pembelajaran ketika sekolah dibuka kembali.
Karena itu, PTM terbatas juga harus juga didesain untuk memitigasi kehilangan kompetensi yang dialami siswa. Mitigasi ini dilakukan dengan melakukan asesmen diagnosis secara kognitif dan non kognitif. Hasil asesmen ini akan membantu siswa untuk mengejar ketertinggalannya dalam belajar dari rumah.
Kedua faktor diatas tadi harus berjalan bersamaan. Disinilah peran masyarakat menjadi penting, karena urusan pembukaan sekolah ini merupakan tanggung jawab kita semua.
reporter | Thamrin Samosir
