topmetro.news – Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu, terkesan buang badan atas video yang beredar dalam rapat tertutup organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu, Senin (1/11), di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan.
Padahal berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, dalam rapat rutin di jajaran OPD Pemprovsu ini, aturan mainnya tidak diperkenankan perekaman gambar berupa video oleh peserta rapat atau pihak manapun, yang ikut pada kegiatan itu. Bahkan wartawan ataupun media dilarang meliput ke area rapat. Wawancara baru dapat dilakukan, setelah rapat selesai.
“Kami hanya menyiapkan acara aja, untuk (perekaman) video bukan kita. Silakan ditanya ke Dinas Kominfo,” kata Kepala Biro Adpim Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/11).
Disinggung adakah informasi yang telah diperolehnya soal siapa oknum yang merekam peristiwa itu, ia justru bertanya balik.
“Siapa yang merekam itu? Cobalah tanya Dinas Kominfo. Kominfo yang lebih tau tentang IT kan,” kata mantan Kabiro Pemerintahan dan Otda tersebut.
Basarin juga membantah bahwa rapat tersebut bersifat tertutup.
“Setau aku terbuka, karena ada media yang nanya waktu break tentang realisasi anggaran. ‘Pak Gubernur bilang inilah mau dibahas ikut saja dengar’, jadi kalau ikut mendengar terbukalah,” bebernya.
Ditekankan lagi bahwa Biro Adpim bagian dari leading sector kegiatan itu, ia malah meminta video yang telah tersebar itu dari wartawan. “Coba kirim samaku videonya,” pungkas Basarin.
Seperti diberitakan, video rapat tertutup di jajaran OPD Pemprov Sumut pada Senin lalu tersebar dan telah menjadi konsumsi publik.
Kesempatan itu, Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck) meminta kepada Gubernur Edy untuk rutin melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing OPD Pemprovsu.
Sebab ia menilai, masih banyak pimpinan OPD yang belum mampu menerjemahkan program pembangunan sesuai dengan yang sering disampaikan Gubsu. Padahal, pimpinan OPD yang menjabat saat ini merupakan hasil seleksi terbuka. Dan yang terbaik akhirnya dipilih oleh Gubsu.
Jika terus berlangsung demikian, maka sebaiknya pimpinan OPD yang tak bisa menunjukkan prestasi kerja agar lebih baik dievaluasi.
“Dan sudah berulang kali saya sampaikan mungkin semua bapak ibu sudah sering mendengar. Tapi pelaksanaan belum sesuai harapan,” kata ketua Golkar Sumut itu. “Ada beberapa pak gubernur. Kalaulah seperti ini terus kita, kan semakin mubazir waktu. Sudah tiga tahun. Pembangunan, memang sudah ada progres pembangunan. Perubahan Sumut dari yang lalu sudah ada perubahan. Tapi belum signifikan sesuai harapan kita,” sambungnya.
“Semuanya ini berpulang kembali kepada personelnya. Orang orang yang ditempatkan, pimpinan OPD dan kepala biro di jajaran Pemprov Sumut, juga hasil seleksi dan pilihan gubernur saat ini yaitu Pak Edy. Menurut saya pak, berulang kali ini saya sampaikan juga ini harus ada tindakan tegas. Harus ada tindakan tegas, berdasarkan penilaian kinerja. Tidak berdasarkan hubungan emosional”.
Lalu, Ijeck pun menilai hingga saat ini belum ada program konkret yang bisa dikerjakan oleh seluruh OPD Pemprovsu secara terintegrasi. Eksesnya antara lain, belum ada progres nyata untuk mewujudkan pembangunan sport centre, mengingat Sumut bersama Aceh pada 2024 menjadi tuan rumah PON.
Selain itu, dia menyinggung masih rendahnya serapan anggaran padahal ini sudah mau akhir tahun, dan menegur sejumlah eselon II yang dalam beberapa kali kesempatan dimintanya mendampingi, tidak gayung bersambut atas ajakan itu.
Penulis l Erris
