topmetro.news – Masyarakat di desa-desa sekitar Puncak Sorik Marapi mulai mengeluhkan penurunan pendapatan. Hal ini karena banyaknya perusahaan kontraktor yang melakukan pengurangan tenaga kerja sejak 1 Oktober 2022 lalu.
Pengurangan tenaga kerja ini disinyalir merupakan efek dari berhentinya kegiatan nonoperasional PT Sorik Merapi Geotermal Power (SMGP). Dan menurut beberapa kepala desa di Kecamatan Puncak Sorik Merapi (PSM), kurang lebih ada sekitar 400-an tenaga kerja asli warga Kecamatan PSM yang saat ini dirumahkan.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Puncak Plus Purba Lama, Abdul Somad Lubis, kepada wartawan, Senin (10/10/2022) menjelaskan, sejak berhentinya kegiatan nonoperasional PT SMGP, mulai banyak masyarakat di sekitaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang mengeluh. Banyaknya keluhan ini, karena SMGP akhirnya merumahkan beberapa masyarakat yang sebelumnya bekerja.
“Banyak warga desa di sekitar WKP yang dulunya bekerja di sektor nonskill. Sekarang akhirnya dirumahkan. Inilah salah satu keluhan warga di desa-desa sekitar WKP. Kita contohkan saja, satu perusahaan kontraktor di SMGP dia sudah merumahkan seluruh pekerjanya,” ungkapnya
Abdul Somad yang didampingi beberapa kepala desa di sekitar WKP melalui media meminta agar PT SMGP bisa lebih terbuka dalam penyelesaian permasalahan di sekitar WKP. Dan bahkan menurut Abdul Somad, sebelumnya tidak pernah ada perselisihan antara perusahaan dan warga desa di sekitar WKP.
“Di sini perlu kami tegaskan, tidak pernah ada perselisihan antara PT SMGP dengan warga. Kami merasa banyak keuntungan yang didapat warga sekitar WKP. Khususnya di bidang perekonomian, warga kami banyak terbantu,” ujarnya.
Politisasi
Abdul Somad juga minta, agar semua kejadian yang terjadi di desa sekitar WKP untuk tidak dipolitisir. Hal ini karena menurutnya, banyak orang-orang luar wilayah desa di Puncak Sorik Merapi yang diduga berusaha ambil keuntungan dan sok menjadi paling tahu apa yang dibutuhkan warga Puncak Sorik Merapi.
“Kami berharap, kepada orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi jangan sok menjadi pahlawan. Biarkan kami masyarakat Puncak dan perusahaan yang menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga semuanya bisa jadi jelas dan terang,” pintanya.
Oleh sebab itu tambahnya, mereka juga berharap kepada Bupati Madina agar bisa melihat langsung warga Puncak Sorik Merapi. “Bupati harus jadi ayah bagi kami. Benar sikap Bupati kemarin. Hanya saja, Bupati juga harus dengarkan jeritan kami, jika PT SMGP berhenti,” sebutnya mengakhiri.
reporter | Jeffry Barata Lubis
