TOPMETRO.NEWS – Kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam membangun dan menata kotanya patut dipertanyakan. Banyaknya permasalahan mulai dari struktur dan infrastruktur serta buruknya fasilitas umum kerap terjadi di tengah masyarakat.
Hal itu diungkapkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dari berbagai universitas di kota Medan saat melakukan aksi solidaritas, mengkritisi kinerja kepala daerah yang dinilai gagal dalam membangun daerah dan mensejahterakan rakyatnya.
Dalam orasinya masa menilai Walikota medan hanya memikirkan keselamatannya saja dari ancaman sejumlah keterlibatan kasus seperti Podomoro, papan reklame dan lainnya yang proses hukumnya masih menggantung.
“Aksi ini adalah bentuk inisiatif kami dari mahasiswa di kota Medan adalah untuk mengkritisi pemerintahan dalam hal ini Walikota Medan, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sudah jenuh karena ketidakperdulian kepada masyarakat,” sebut M Zainuddin Daulay kordinator aksi, saat berorasi di Bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (2/10/2017).
Permasalahan lainnya seperti masih banyaknya jalan rusak dan berlubang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, banjir, serta pasar-pasar yang semeraut bau dan kotor serta pedagang kaki lima membuat kemacetan lalu lintas hingga kini belum terselesaikan hingga kini masih terjadi.?
“Seperti di pasar kampunglalang, pasar sukaramai, pasar akik dan pedagang aksara. Ini jelas kegagalan pemerintah Medan, terutama pejabat terkait Pengelola Pasar yang tida becus menata dengan baik,” ucap Zainuddin.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Medan ini adalah bentuk kekesalan, mahasiswa kota Medan, bahwa pemerintah saat ini khususnya pemerintah kota Medan sudah semena-mena terhadap amanah yang diberikan masyarakat. Karena masyarakat yang memilih maka rakyat juga yang mengontrol kebijakan pemerintah.
Selain berorasi dalam aksinya masa membagi bagikan selebaran yang didalamnya berisi ajakan kepada generasi pejuang bangsa dan negara khususnya masyarakat kota Medan, untuk bersama sama menurunkan Walikota Medan yang hanya memikirkan keselamatan dirinya saja.
“Kita yang memilih, kita juga yang mengontrol dan rakyat berhak menurunkannya,” pungkasnya.(TM/04)
