TOPMETRO.NEWS – Kalangan DPRD Sumut desak BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk segera menyerah-terimakan seluruh paket kegiatan DSP (Dana Siap Pakai) fasilitas umum dan fasilitas khusus percepatan penanganan tanggap darurat relokasi pengungsi Sinabung sebesar Rp76 miliar lebih, karena masyarakat pengungsi di 3 desa (Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah) sangat membutuhkannya untuk percepatan relokasi.
Desakan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Ketua FP Hanura Toni Togatorop dan anggota F-PDI Perjuangan Siti Aminah Peranginangin kepada wartawan, hari ini di DPRD Sumut menanggapi belum diserahterimakan BNPB proyek DSP senilai Rp76 miliar lebih kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karo.
“Apa sebenarnya yang terjadi terhadap paket kegiatan DSP, sehingga BNPB belum menyerahkannya kepada BPBD Karo. Padahal proyek itu sudah rampung pada Desember 2016,” ujar Baskami sembari mendesak BNPB segera menyerah-terimakan proyek DSP tesebut, karena masyarakat sangat membutuhkannya, sebab masih banyak masyarakat pengungsi yang berada di tenda-tenda darurat.
Seperti diketahui, tandas Baskami senada dengan Siti Aminah, proyek tersebut sudah rampung pada Desember 2016, tapi hingga saat ini Januari 2018 yang nota bene sudah setahun lebih tuntas dikerjakan belum juga diserahterimakan. Padahal ada 370 KK (kepala keluarga) dari 3 desa yang seharusnya menempati pemukiman tersebut, sampai saat ini masih hidup di pengungsian.
Seperti diberitakan sebelumnya, tambah Toni Togatorop, adapun kegiatan proyek DSP di Siosar diantaranya, pembangunan fasilitas khusus, fasilitas mum, Gereja Katolik, Mesjid, gapura, kantor desa, balai desa, jambur, dapur, kamar mandi, talud, drainase, jalan tersier, penambahan daya energi (kelistrikan), pembuatan jalan, usaha lain diatas lahan 250 hektar.
Pembangunan Proyek
Pembangunan Rumdis Guru PAUD, pembuatan Pustu di relokasi Siosar, pembuatan rumah paramedis, terminal, gereja, pengadaan lampu jalan dengan tiang, pengukuran pematokan dan pembangunan lahan 250 hektare, demplot 1 hektare cabut tunggul, uang lelah pembersihan/pengolahan lahan dan lainnya.
“Proyek yang sudah selesai Desember 2016 ini hingga kini belum diserahterimakan. Padahal masyarakat sudah sangat membutuhkannya, sehingga kita mendesak BNPB segera menyerahkannya ke BPBD Karo untuk dikelola dan ditempati dan dimanfaatkan masyarakat pengungsi,” ujar Toni dan Baskami sembari mengharapkan kepada Pemkab Karo untuk terus menjemput bola.(TM/Erris)
