topmetro.news – Panglima TNI belum memberikan statemen terkait manuver Jenderal Gatot Nurmantyo yang bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut disebut-sebut Gatot mengutarakan keinginannya maju di Pilpres 2019.
Padahal Jenderal Gatot masih tercatat sebagai prajurit aktif di lingkungan TNI. Sementara prajurit TNI aktif dilarang terjun ke politik praktis. Setelah ini, apakah Jenderal Gatot akan dikenakan sanksi di internal TNI?
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, enggan menanggapi manuver politik yang dilakukan Jenderal Gatot. Panglima Hadi juga berkilah dan melemparkan ke Kapuspen TNI saat ditanya terkait saksi yang mungkin dijatuhkan ke Jenderal Gatot.
“Itu, anu, tanya ke Kapuspen,” kata Panglima Hadi kepada wartawan sesuai menghadiri bakti sosial kesehatan di Lapangan Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul, DIY, Jumat (23/3/2018) siang.
BELUM PERLU SANKSI
Sementara Kapuspen TNI Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah menambahkan, memang Jenderal Gatot statusnya masih aktif sebagai prajurit TNI. Namun, pihaknya menampik pertemuan Jenderal Gatot dengan Prabowo terkait rencananya maju di pilpres.
“Yang saya tahu Beliau (Jenderal Gatot) menemui itu (Prabowo) pada kapasitas Beliau pamitan sebagai Panglima TNI. Beliau terimakasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa,” paparnya.
Menurutnya, kabar rencana Jenderal Gatot maju di pilpres hanya sebatas wacana. Sampai saat ini, lanjut Fadhilah, Jenderal Gatot belum menentukan langkah apa pun di Pilpres 2019.
“Kalau (Jenderal Gatot) sudah tidak aktif itu haknya Beliau (terjun ke politik). Kalau sekarang saya kira Beliau menempatkan sebagai tentara, Beliau belum menentukan apa-apa,” jelasnya.
“Bukannya belum perlu (sanksi), karena tidak ada yang salah (yang dilakukan Jenderal Gatot),” pungkas dia.
GERINDRA SIAP TAMPUNG
Beberapa waktu lalu, Partai Gerindra menyatakan bersedia menampung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo jika hendak terjun ke dunia politik, setelah pensiun dari jabatannya. Namun Gatot harus memiliki tujuan yang sama dengan Gerindra.
“Ya kalau kami pasti, siapa pun yang mau berjuang bersama dengan Gerindra asal sepaham dengan platform Gerinda yang tertuang dengan manifesto Gerindra tentu siap (menampung),” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Fadli mengatakan telah banyak mantan panglima dan jenderal TNI yang bergabung dengan Partai Gerindra. “Sudah banyak ya mantan-mantan Panglima TNI dan jenderal di Gerindra, kan ada Pak Joko Santoso, Pak Yunus Yosfiah, dan banyak lagi,” lanjutnya.
Menurut Fadli, tidak tertutup kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berdampingan dengan Gatot di Pilpres 2019. Namun itu dengan melihat situasi dan kondisi politik ke depannya.
“Dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin ya kan, tapi kan semua prosesnya tentu harus dilihat nanti terkait dengan kondisi dan persyaratan yang ada. Misalnya sekarang saja belum tahu kita tentang walaupun sudah diketuk UU Pemilu tentang presidential threshold 20%, tapi kan masih ada upaya melalui judicial review,” jelas Fadli.
Fadli juga yakin Prabowo tidak akan kalah bersaing dengan Gatot. Dia memandang keduanya mempunyai pengalaman yang lebih mumpuni. “Kalau Pak Prabowo kan social capital and politic lebih panjang jauh. Saya kira tidak ada masalah bisa komplementer juga, pokoknya nanti kita lihat proses itu,” ucapnya. (TM-RED)
sumber: detik.com
