topmetro.news – Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan, ada parpol di Koalisi Jokowi yang tidak menerima kalau Partai Demokrat bergabung. Salah satunya, menurut dia adalah PDI Perjuangan.
Akibat adanya penolakan tersebut, kata Ferdinand, maka kesepakatan pun sangat sulit terwujud. Itu sebabnya, katanya, Partai Demokrat pun melakukan pendekatan dengan partai lain.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sendiri juga mengakui, memang sulit kemungkinan berkoalisi dengan Jokowi. Padahal, kata dia, upaya ke arah itu sudah coba dilakukan berkali-kali.
“Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam. Namun saya menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan untuk koalisi itu,” kata SBY.
Namun SBY tidak bersedia merinci, rintangan seperti apa yang menjadi hambatan dimaksudkan. Hanya saja, SBY menyinggung soal iklim dan suasana dalam sebuah koalisi.
“Untuk berkoalisi itu perlu iklimnya baik, kesediaan untuk saling berkoalisi juga, ada mutual trust, mutual respect. Itu yang jadi hambatan sekarang ini,” kata SBY.
BACA JUGA:
SBY Bantah Tawarkan AHY jadi Cawapres Jokowi
Faktor Megawati?
Namun kemudian, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan, bahwa halangan bergabungnya SBY ke Jokowi adalah keberadaan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Jadi Pak SBY sampaikan, ada usaha Beliau membangun kerja sama yang baik dengan Pak Jokowi. Namun sampai sekarang, Ibu Megawati lah yang menjadi penghalang utama,” ujar Yandri di Gedung DPR RI, Kamis (26/7/2018).
“Pada intinya, Demokrat sudah ditutup pintunya oleh pihak istana dan yang menjadi faktor utamanya adalah Megawati,” sambungnya.
Akhirnya, kata Yandri Susanto, faktor ketidaksetujuan Megawati Soekarnoputri itulah yang membuat Partai Demokrat memutuskan bergabung ke koalisi di luar Jokowi. “Di situ yang jelas ada Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sendiri,” terangnya.
Terkait Pilpres 2019, kata Yandri Susanto, belum ada nama yang ditetapkan untuk capres maupun cawapres oleh SBY. PAN dan Demokrat, kata dia, fokus membahas persoalan negara.
Soal capres dan cawapres, katanya, akan dibahas pada akhir Bulan Juli atau awal Agustus. Dan untuk itu, maka Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, dan PKS akan membahas bersama-sama.
Keempat partai ini, disebutkan, memang belum membuat kesepakatan koalisi resmi. “Namun kalau dari gestur gerakan kemudian pertemuan intensif yang selama ini dilaksanakan, saya meyakini PAN, Gerindra, PKS, Demokrat akan bersama-sana menghadirkan calon alternatif di luar Pak Jokowi,” pungkasnya. (TM-RAJA)
