You are here
Sudah 33 Lembaga Survei Terdaftar di KPU Politik 

Sudah 33 Lembaga Survei Terdaftar di KPU

topmetro.news – Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, 33 lembaga survei sudah terdaftar ke KPU. Mereka akan melakukan survei dan menyampaikan rilis hasil penghitungan cepat (quick count) tentang hasil pemilu.

“Sampai saat ini sudah ada 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU,” ujar Wahyu di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat.

Wahyu mempersilakan lembaga-lembaga tersebut melakukan survei pemilu sebagai bentuk partisipasi mereka dalam pemilu. Namun, mereka tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. “Jadi, lembaga survei ini bisa melakukan survei, tetap harus sesuai aturan,” tandas Wahyu.

Salah satunya, kata Wahyu, lembaga survei ini baru bisa merilis hasil hitung cepat hasil pemilu kepada masyarakat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup. Dua jam tersebut dihitung menggunakan batasan Waktu Indonesia Barat (WIB).

“Kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana kalau ada lembaga survei menyampaikan hasil surveinya sebelum dua jam yang telah diatur tadi? Ya berarti dia melanggar hukum. Sanksinya ada dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan jumlah lembaga survei yang terdaftar di KPU kemungkinan bisa bertambah. Sebab, KPU masih membuka pendaftaran untuk lembaga survei hingga H-30 sebelum masa pemungutan suara.

“Kami juga akan mengumumkan semua lembaga survei ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang komprehensif tentang hasil survei pemilu,” pungkas dia.

Berikut ini daftar 33 Lembaga Survei yang terdaftar di KPU:

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research and Survey (Ires)
4. OnlineSumut.com
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia.
6. Charta Politika Indonesia
7. Indo Barometer
8. Penelitian dan Pengembangan Kompas
9. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).
10. Indikator Politik Indonesia
11. Indekstat Konsultan Indonesia
12. Jaringan Suara Indonesia
13. Populi Center
14. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
15. Citra Publik Indonesia
16. Survey Strategi Indonesia
17. Jaringan Isu Publik
18. Lingkaran Survey Indonesia
19. Citra Komunikasi LSI
20. Konsultan Citra Indonesia
21. Citra Publik
22. Cyrus Network
23. Rakata Institute
24. Lembaga Survei Kuadran
25. Media Survei Nasional
26. Indodata
27. Survey & Polling Indonesia (SPIN)
28. Celebes Research Center
29. Roda Tiga Konsultan
30. Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID)
31. Indomatrik
32. Puskaptis
33. Pusat Riset Indonesia

Syarat dan Sanksi

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh lembaga survei sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Syarat itu antara lain, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu dilakukan lembaga yang telah terdaftar di KPU. Kemudian, merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.

Selain itu, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei. Lalu, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.

Syarat lain, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan/atau penghitungan cepat hasil Pemilu.

Disebutkan, KPU bisa memberikan sanksi kepada lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika. Sanksi bisa berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan terkait Pemilu.

sumber | beritasatu.com

83 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment