You are here
Andar Situmorang: Budi Karya Sumadi jangan Sampai Terpilih Lagi Jadi Menteri Nasional 

Andar Situmorang: Budi Karya Sumadi jangan Sampai Terpilih Lagi Jadi Menteri

topmetro.news – Andar M Situmorang mewanti-wanti, agar pembentukan kabinet mendatang bersih dari orang-orang bermasalah. Atau setidaknya terhindar dari orang-orang yang berpotensi menimbulkan masalah.

Hal itu disampaikannya kepada topmetro.news, Sabtu (12/10/2019), terkait rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tentunya akan diikuti pembentukan kabinet.

“Sudah cukuplah kabinet kemarin dinodai oleh oknum-oknum yang terlibat dugaan korupsi. Semoga Presiden lebih teliti dan tentunya bisa melihat masukan-masukan objektif dari semua sumber yang ada,” katanya.

Pada kesempatan ini, Andar Situmorang kembali mengingatkan kinerja salah satu menteri yang menurutnya pernah terlibat dugaan korupsi. Oknum dimaksud, yakni Menhub Budi Karya Sumadi, menurutnya, diduga terlibat dalam alih fungsi lahan Pemprov DKI Jakarta.

“Budi Karya Sumadi stop jadi menteri!” tegas Andar.

Kinerja KPK

Sekaligus juga Andar menyoroti kinerja lima komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kali ini Andar menantang KPK agar berani memproses Budi Karya Sumadi.

“Sesuai temuan GACD, Budi Karya Sumadi ini merugikan negara miliaran rupiah dari alih fungsi lahan yang sekarang jadi Ancol Beach City Mall,” ungkap Direktur Eksekutif Government Against Corruption & Discrimination (GACD) ini.

Andar Situmorang tidak merinci kronologi terkait pengalihan lahan tersebut. Namun menurutnya, saat itu Budi Karya Sumadi (BKS) masih menjabat Direktur Keuangan PT Ancol Jaya (PAJ) 2001-2004.

“Menhub Budi Karya Sumadi diduga tersandung kasus alih fungsi lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Kasus itu diduga terjadi saat Budi Karya masih menjabat Direktur Keuangan PT Ancol Jaya (PAJ) 2001-2004,” urainya.

Akibatnya, diduga ada kerugian negara sebesar Rp118 miliar karena tidak adanya transparansi. Selain itu diduga ada kesalahan prosedural terkait alih fungsi lahan 3,9 hektar yang kini jadi Ancol Beach City Mall.

BACA JUGA | Menhub Budi Karya Sumadi Diduga Terlibat Korupsi Alih Fungsi Lahan di Ancol

Monopoli Proyek

Lalu saat menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II, menurut Andar, BKS juga melakukan praktek nepotisme secara sistematis. “Dulu saat menjabat Dirut Angkasa Pura II, memonopoli proyek-proyek nepotisme. Sampai sekarang dia via adiknya masih tetap menangani proyek cleaning service di seluruh Angkasa Pura II,” ungkap Andar.

“PT ISS Indonesia mengelola parkir dan cleaning service adalah perusahaan luar yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh Orang indonesia. Apa tidak ada perusahaan Indonesia yang mampu,” tambahnya.

Atas temuannya tersebut, Andar berharap agar KPK segera mengambil tindakan dan memproses BKS. “Kemana ini KPK dan lima komisionernya. Apa mereka takut karena ini menteri? Kan tanggal 21 Desember ini akan berakhir. Apa GACD perlu melaporkan ke lima komisioner ini?” pungkasnya.

Terkait sejumlah tuduhan ini, Menhub Budi Karya belum memberikan konfirmasi. Upaya konfirmasi sudah dilakukan topmetro.news dengan mengirimkan sejumlah pertanyaan kepada Menhub, via nomor WA-nya. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respon.

reporter | Jeremi Taran

103 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment