topmetro.news – Pemko diharapkan lebih serius membenahi pelayanan Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan yang dinilai masih buruk. Pasalnya, keterlambatan petugas tiba di lokasi kebakaran masih terjadi. Usul pembentukan UPT pemadam kebakaran pun mengemuka.
Sebagaimana diketahui, selama Bulan Oktober saja, dua lokasi padat penduduk terbakar. Yakni Jalan S Parman Medan Petisah dan Jalan Sentosa Lama Medan Perjuangan. Itulah dasar David Roni Ganda Sinaga mengusulkan pembentukan UPT pemadam kebakaran di setiap kecamatan.
“Guna mempercepat jangkauan petugas pemadam ke lokasi jika terjadi kebakaran. Untuk itu sangat perlu dibentuk pos kebakaran/UPT pemadam kebakaran di setiap kecamatan. Ini harus cepat direalisasikan demi kepentingan umum. Lihat saja fakta di lapangan. Selama Bulan Oktober ini sudah tercepat ada dua lokasi padat penduduk di Kota Medan terbakar,” ujar anggota FPDIP DPRD Medan itu.
Menurut politisi muda itu, keterlambatan petugas adalah karena jarak tempuh dari kantor pemadam kebakaran ke lokasi kejadian cukup jauh. Hal itu karena wilayah Medan luas ditambah masalah kemacetan lalu lintas. Akibatnya perjalanan menjadi lama.
“Jadi, dengan adanya pembentukan UPT ini, secara tidak langsung bisa membantu masyarakat bila terjadi kebakaran untuk tahap awal mengatasi kebakaran yang terjadi sehingga tidak meluas. Untuk selanjutnya menunggu bantuan dari kantor pusatnya sendiri,” kata David.
Dukungan Legislatif
Sambung, David bahwa dorongan pembentukan UPT pemadam kebakaran sudah berulangkali disuarakan legislatif. Tapi tidak pernah direspon Pemko Medan dalam hal ini walikota.
“Harusnya Pemko Medan paham bagaimana kondisi di Kota Medan dari 21 kecamatan dengan jumlah 151 kelurahan kawasan padat penduduk itu sangat banyak mulai dari Medan Denai, Medan Amplas dan lainya. Belum lagi adanya kehadiaran gedung pencakar langit di kota ini. Kita tidak berharap adanya peristiwa kebakaran besar terjadi. Tapi kita berharap bagaimana langkah antisipasi dilakukan secara dini,” paparnya.
Ia pun menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan bila nantinya Pemko Medan membentuk layanan UPT untuk penambahan armada. Dia juga mendorong agar Pemko Medan melakukan koordinasi dengan PDAM Tirtanadi melalui Pemprov Sumut, agar menata seluruh hydrant di kota ini.
reporter | Jeremi Taran
