You are here
Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Berhak Melarang! Nasional Politik 

Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Berhak Melarang!

Advertisement

Topmetro.News – KPU berhak melarang eks koruptor ikut Pilkada tahun 2020. Upaya itu bagian dari ikhtiar untuk menghasilkan kepala daerah yang bersih dan amanah. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai rencana itu merupakan hak KPU.

Eks Koruptor Ikut Pilkada, Aturan itu Harus Diperkuat

“Melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri merupakan hak dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), untuk memunculkan calon-calon yang bersih dengan tidak memberi ruang pelaku korupsi untuk dipilih kembali,” kata Ronny Maryanto, Koordinator Divisi Korupsi dan Monitoring Anggaran KP2KKN seperti disiarkan Tagar, Jumat (8/11/2019).

Ronny mengatakan agar rencana itu bisa terwujud perlu dilakukan revisi di UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Daerah.

artikel untuk Anda | UNTUNG ADA TNI, BERSAMA MASYARAKAT, NKRI UTUH TERJAGA

Sebab, kata dia, jika hanya menambah pasal di Peraturan KPU (PKPU) maka rentan gugatan seperti yang pernah terjadi di Pemilu 2019. Dimana akhirnya aturan larangan eks koruptor gugur oleh putusan Mahkamah Agung.

“Jika hanya di PKPU akan terjadi perbedaan nomenklatur dengan regulasi di atasnya. Karena itu UU 10 Tahun 2016 perlu diperkuat. Perlu ditambah poin-poin pasalnya atau jika perlu Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perppu Pilkada,” ujarnya.

Akan Muncul Sosok yang Cenderung Bersih

Ronny menilai, niat baik KPU untuk memunculkan penyelenggara negara yang bersih itu harus didukung semua pihak.

Jadi, penyelenggara negara yang sudah pernah menjadi terpidana korupsi, sebaiknya tidak diberi kesempatan lagi mencalonkan kepala daerah.

“Ini bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena masih bisa mencari sumber penghidupan dari sektor lain, tidak harus menduduki jabatan publik. Karena sosok bupati atau wali kota dan gubernur adalah orang yang mengelola anggaran publik, jadi harus amanah,” ucapnya.

Setelah Terpilih Berurusan dengan KPK

KP2KKN berharap tahun 2020 tidak ada eks koruptor ikut mencalonkan dan jadi pemenang di Pilkada. Seperti yang sudah terjadi di Jawa Tengah, setelah terpilih malah berurusan dengan KPK karena kasus korupsi.

“Ada etika dan hukum sosial, tidak hanya hukum positif. Seharusnya yang sudah pernah jadi napi korupsi tidak mencalonkan lagi meski pencabutan hak politik dari pengadilan masanya sudah terlewati,” tutur dia.

Bandar Narkoba dan Kejahatan Seks

Yulianto Sudrajat, Ketua KPU Jawa Tengah menyatakan semangat KPU ingin menyajikan menu calon kepala daerah yang bersih di Pilkada 2020. Selain eks koruptor, juga akan melarang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual maju.

“Ini sebenarnya sudah mau direalisasikan pada Pemilu 2019 tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Memang seharusnya yang direvisi itu UU Pilkada, ditambahi pasal-pasalnya,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan akan menambah pasal dalam PKPU terkait larangan eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai kontestan di Pilkada 2020. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dampak sosialnya sangat besar.

“Sekali lagi mohon maaf, orang berzina, judi saja tidak boleh. Korupsi itu extra ordinary crime.”

sumber | tagar

157 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment