topmetro.news – Sejumlah anggota DPRD Kota Medan terpilih periode 2019-2024 pekan ini sedang menjalani masa reses ke masing-masing dapilnya. Anggota DPRD Medan Sudari ST di hari pertama reses, Kamis (19/12/2019), menyambangi konstituennya di Lorong II Pajak Yuka, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan.
Kehadiran legislator muda dari Dapil 2 Kota Medan (Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan dan Medan Belawan) di tengah-tengah konstituennya disambut antusias. Berbagai harapan, keluhan, dan masukan pun silih berganti diungkapkan dalam sesi pertanyaan mewakili ratusan hadirin.
“Banjir memang persoalan klasik di daerah kita ini. Saya besar di Pajak (Pasar Tradisional) Yuka ini. Sudari kecil dulu pernah mandi-mandi di sungai belakang rumah penduduk di sini. Walau Alat Kelengkapan Dewan baru berumur sebulan, saya sengaja datang untuk mendengarkan langsung apa keluhan bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Kebetulan saya dipercayakan sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Jadi jangan sungkan,” ucapnya.
Waduk di KIM
Menjawab keluhan konstituen tentang banjir dan parit (busuk) kini airnya berwarna coklat tua dan kehitaman yang diduga kuat terkontaminasi buangan limbah pabrik dari KIM 1 hingga 5, kader PAN dikenal kritis ini mengaku pernah membicarakan hal itu dengan Plt Walikota Medan Akhyar Nasution.
Politisi berlatar belakang industri kimia tersebut juga tidak menampik dugaan kuat tercemarnya parit dan lingkungan warga tercemar limbah pabrik.
“Salah satu solusi yang saya tawarkan, mendesak PT KIM I hingga V proaktif membantu terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Kita desak PT KIM membangun waduk untuk tadah air hujan,” ucapnya dan spontan disambut aplaus.
Persoalan dugaan lingkungan warga konstituennya di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan tersebut sesegera mungkin akan ditindaklanjuti (action). Di antaranya meminta instansi terkait mengambil sampel air di saluran parit masyarakat guna dilakukan uji laboratorium.
“Action lainnya, bila tidak ada halangan Komisi 2 DPRD Medan akan melakukan kunjungan ke PT KIM. Guna mendesak dibangunnya waduk penampungan sementara limbah pabrik. Konon informasi dihimpun lingkungan pabrik juga acap tergenang air ketika hujan. Sebab di daerah perluasan kawasan industri di KIM III hingga V sebelumnya merupakan daerah tadah hujan,” urainya.
Di bagian lain, Sudari juga mengajak warga untuk sama-sama mengubah mindset hidup tertib. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan seperti ke saluran drainase.
Sementara keluhan warga tentang BPJS, akan diupayakan agar seluruh warga yang memiliki KTP Medan bisa tercover di kelas 3 dan ditampung pada APBD Kota Medan 2020 mendatang.
Outsourcing ‘Nakal’
Dalam waktu dekat Sudari akan berkoordinasi dengan Disnaker Sumut untuk mendata sejumlah perusahaan outsourcing yang bekerjasama dengan manajemen pabrik di kawasan Medan Utara. Untuk mengantisipasi praktik-praktik dugaan praktik-praktik perusahaan outsourcing ‘bodong’ (tidak terdaftar). Juga outsourcing ‘nakal’ yang diduga kuat tidak menghargai hak-hak normatif buruh harian lepas hanya untuk menghindari kewajiban pemberian THR pada peringatan hari besar keagamaan.
Selain itu mengenai minimnya kesempatan lapangan kerja dari warga di Dapil 2 Kota Medan. Padahal ratusan pabrik berdiri tegak tidak jauh dari pemukiman warga. Hal ini menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan itu, perlu pembenahan.
“Salah satu solusinya, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melatih tenaga kerja warga setempat. Khususnya untuk dilatih skillnya sesuai dengan yang dibutuhkan industri maupun pabrik,” tegasnya.
Sedangkan aspirasi mengenai ketersediaan guru mengaji, dinilai tuntas. Sebab pada saat itu Sudari langsung mendelegasikan salah seorang tokoh masyarakat setempat untuk mencarikannya. Dan Pemko Medan menurut informasi, ada menganggarkan honor untuk guru mengaji tersebut.
Turut mendampingi reses pertama Sudari, Camat Medan Labuhan Rudy Asriandy, Lurah Tangkahan Idris, kepling, kader PAN setempat dan tokoh masyarakat.
reporter | Robert Siregar
