topmetro.news – Anggota Komisi II DPRD Medan, Dhiyaul Hayati mempertanyakan banyaknya bangunan kantor milik pemko tak memiliki konsep baik dan representatif.
Hal tersebut dipertanyakannya saat mengikuti Musrenbang Online dipandu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama sejumlah SKPD. Di antaranya Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
“Soal gedung di Kota Medan, banyak gedung perkantoran milik Pemko Medan tidak representatif lagi. Terutama kantor-kantor SKPD. Tidak seperti gedung lain di kota-kota besar lainnya,” tanya Dhiyaul melalui sambungan video conference, Selasa sore (14/4/2020).
Tidak hanya soal bangunan, dia juga mempertanyakan konsep penanganan sampah di Kota Medan. Karena sepertinya belum melakukan terobosan-terobosan berarti dalam pengelolaannya.
Perbaikan Kantor Dinas
Dalam kesempatan tersebut, Kadis PKPPR Beni Iskandar mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan di sejumlah kantor OPD. Di antaranya Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan Jalan HM Yamin. Kemudian beberapa bangunan lainnya.
Diakui Beni, Kantor Dinas PKPPR di kawasan Asrama Haji juga menjadi salah satu kantor pemko yang akan dilakukan perbaikan. Namun, kata Beni, untuk prosesnya masih terganjal anggaran.
Sementara terkait, pengelolaan sampah, Kadis Kebersihan dan Pertamanan mengungkapkan, pihaknya terus melakukan terobosan pengelolaan sampah dengan berbagai pihak. Di antaranya kerjasama dalam menghasilkan enegeri dari sampah.
“Jadi untuk masalah persampahan, kita masih terus melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya untuk menghasilkan energi dari sampah,” jelasnya menjawab anggota Komisi II DPRD Medan itu.
reporter | Jeremi Taran
