You are here

Tag: BUMDes

Dukung Pariwisata yang Bersih BUMDes Karya Mandiri Pulau Baguk Aceh Singkil ‘Launching’ Bank Sampah

SIMBOLON RADJA P
BUMDes Karya Mandiri Pulau Baguk Launching Bank Sampah

tometro.news – BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak melakukan ‘launching’ peresmian Bank Sampah. Hadir dalam kegiatan launching itu, anggota DPRK dari Fraksi PNA Amran Sidik, serta unsur dari Muspika Pulau Banyak. Kepada reporter topmetro.news Kepala Desa Pulau Baguk Hardi mengatakan bahwa rencana program Bank Sampah ini sudah lama dan baru terwujud saat ini. “Alhamdulillah. Peresmian Bank Sampah…

Read More

Kepala Desa Bersama Muspika Gunung Meriah Studi Banding ke Pulau Banyak

SIMBOLON RADJA P
Muspika Pulau Banyak

topmetro.news – Kepala desa se-Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil bersama muspika melakukan silaturahmi dengan Muspika Pulau Banyak. Bertujuan meninjau BUMK yang ada di kecamatan tersebut. Kegiatan bersifat biaya gotong-royong tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana manajemen BUMdes di Kepulauan Banyak yang maju. Dengan harapan bisa diterapkan pada setiap desa di Kecamatan Gunung Meriah. Camat Gunung Meriah Johan Fahmi Sanif…

Read More

Bendahara Desa Alir Linci Aceh Singkil Bantah Dana BUMDes Dikuasai Kades

SIMBOLON RADJA P
Bendahara Alur Linci

topmetro.news – Adanya pemberitaan dari salah satu media online lokal yang mengatakan bahwa salah seorang kepala desa di Aceh Singkil yakni Kepala Desa Alur Linci Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, menguasai Dana BUMDes, membuat Bendahara BUMDes Alur Linci Husein angkat bicara. Menurut Husein bahwa berita itu tidak benar dan mengada ada. Pasalnya menurut Husein, wartawan dari media tersebut tidak melakukan…

Read More

RUU BUMDes Diharapkan Mampu Tingkatkan Kualitas BUMDes

SIMBOLON RADJA P
RUU BUMDes

topmetro.news – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan aspek kualitas. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak memberikan implikasi apapun dalam pembangunan desa. Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk menyusun RUU BUMDes. Ketua PPUU Alirman Sori menilai UU No. 6 Tahun 2014…

Read More