topmetro.news – Kasus pemotongan dana desa marak di Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa kepala desa sudah mengeluh dengan banyaknya pemotongan dana desa yang mereka terima. Pemotongan ini, akan berdampak kepada pembangunan, sebagaimana kesepakatan dalam musyarawah desa.
Hal ini pun memancing komentar dari pengamat hukum Universitas Panca Budi, Rediyanto Sidi Jambak SH MH.
Rediyanto yang dihubungi wartawan, Senin (6/6/2022), mengungkapkan, dengan banyaknya pemotongan ini, maka kepala desa bisa mengadukan oknum yang melakukan pemotongan itu ke APH atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun laporan ini, harus lengkap dengan bukti-bukti yang kuat.
“Kepala desa yang merasa keberatan bisa membuat laporan ke KPK. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Apa pun namanya dana desa itu merupakan program pemerintah pusat untuk membangun desa,” ujarnya.
Ia menilai, temuan-temuan ini harus segera menjalani proses. Hal ini karena jika terus ada pembiaran, akan menjadi ‘bola panas’ bagi kepala desa. Rediyanto juga mengatakan, pemotongan dana desa ini merupakan tindakan melawan hukum.
“Jika benar temuan ini, sudah merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan nyata. Apalagi jika kepala desa bisa menjabarkan pemotongan itu untuk apa-apa saja,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang masuk kepada wartawan, beberapa kepala desa saat ini resah. Keresahan mereka karena beberapa program pembangunan desa tidak bisa terlaksana. Hal ini karena dalam dua tahap pencairan dana desa, banyak terdapat pemotongan-pemotongan yang tak jelas penggunaannya.
“Bulan Mei kemarin dan Bulan Juni ini. Banyak sekali pemotongannya. Dalam pencairan ini, pihak kecamatan memang yang langsung memotongnya,” ungkap salah satu kepala desa di Kecamatan Batahan.
Kepala desa yang enggan mengungkapkan namanya itu menjelaskan, beberapa anggaran yang sudah terpotong hingga saat ini tak kelihatan barangnya.
“Barangnya tidak keliatan, tapi uangnya sudah dipotong. Ini yang membuat kami bingung dalam pembuatan laporannya,” cetusnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
