topmetro.news – Wacana pembubaran koalisi yang disuarakan Wasekjen Partai Demokrat jadi sorotan berbagai pihak. Sorotan datang dari para petinggi parpol, di antaranya PAN dan PSI. Juga dari petinggi TKN Jokowi-Ma’ruf.
Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay minta agar para petinggi Partai Demokrat bisa memberikan pernyataan menyejukkan. Tidak seperti pernyataan Wasekjen PD Rachland Nashidik yang meminta koalisi parpol pengusung capres-cawapres 2019 segera dibubarkan.
“Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi. Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik,” kata Saleh, Senin (10/6/2019).
Baginya, nada pernyataan demikian tentu punya target dan sasaran. Dan manuver politik demikian sah saja karena masuk atau keluar koalisi politik adalah hak langkah PD. Saat bergabung ke Koalisi Prabowo-Sandi, PD menentukan sendiri. Begitu pun bila ingin keluar.
“Sebaiknya, Demokrat dipersilakan mengambil posisi dan pilihan politik sendiri. Tidak perlu juga memberikan pernyataan yang tidak menyejukkan. Apalagi membuat yang lain merasa tidak enak,” kata Saleh.
Pesan yang Ganjil
Sementara Wakil Ketua TKN Arsul Sani, menilai petinggi Partai Demokrat mengirim pesan yang ganjil kepada Koalisi Indonesia Kerja lewat usulan Rachland Nashidik. Menurutnya, terbaca bahwa ada keinginan PD untuk bergabung ke KIK sebagai wadah parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf.
“Dengan usulannya itu, PD mengirim pesan ganjil kepada partai-partai KIK,” kata Arsul Sani.
Sekjen PPP itu menilai, PD sudah menunjukkan keinginan aneh meski belum bergabung dengan KIK. Seharusnya PD berusaha menciptakan pemahaman bersama yang bisa diterima semua unsur di KIK.
Arsul Sani minta agar PD menata gaya komunikasi publik para petingginya. Kalau ada keinginan masuk ke KIK untuk mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, maka perlu bersikap naik.
PPP juga tidak mempersoalkan apakah PD sedang berusaha merayu PDIP sebagai pimpinan di KIK. Penilaian itu diserahkan kepada publik. “Yang penting adalah siapa pun yang ingin masuk ke KIK, maka perlu menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi dan relasi kami di KIK yang memang barangkali berbeda dengan di Kubu 02,” kata Arsul Sani.
BACA | Kuasai Parlemen, Jokowo tak Perlu Rangkul Kubu 02
Logika Demokrat
Sedangkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai logika Rachland Nashidik aneh mengenai pembubaran koalisi. Menurut Antoni, dirinya tidak terlalu paham logika Partai Demokrat tersebut.
“Koalisi Jokowi-Ma’ruf yang tergabung di TKN masih eksis. Proses perkara di MK masih diurus penuh oleh TKN. Jadi tidak mungkin bubar secara organisatoris sampai Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf ditetapkan secara legal-konstitusional sebagai presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Antoni.
Lebih jauh lagi, kata Antoni, partai-partai yang tergabung di TKN diharapkan menjadi koalisi permanen selama lima tahun untuk mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Partai koalisi, kata dia, harus memastikan janji politik Jokowi-Ma’ruf selama kampanye dapat diimplementasikan dengan baik.
Antoni juga mempersilahkan partai lain di luar koalisi Jokowi-Ma’rif bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi. Yang terpenting, kata dia, niatnya baik dan tulus. “Bahwa ada partai-partai lain di luar TKN yang akan bergabung dengan Koalisi Jokowi-Ma’ruf, silakan saja,” pungkas dia.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya mewacanakan pembubaran koalisi. Manurut Rachland, pembubaran koalisi bisa menurunkan tensi politik di akar rumput pasca-Pilpres 2019.
“Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai. Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet,” ungkap dia.
berbagai sumber
