topmetro.news – Direktur Eksekutif Goverment Again and Discrimination (GACD) Andar Situmorang menilai bahwa Bangsa Indonesia terlalu rajin membuat instansi pemberantasan korupsi seperti KPK, atau penegak hukum tapi semuanya hanya ‘macan ompong’. Dalam catatan GACD, setidaknya ada 10 lembaga yang selama ini telah dibentuk, yakni: Panitia Rotreling Aparat Penegak Hukum atau Parang, Operasi Budhi, Komando Tertinggi Retroling Aparat Revolusi, dan Tim…
Read MoreTag: kpk
KPU Ngotot Melarang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
topmetro.news – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya tetap memperjuangkan agar pengaturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) diterima pemerintah dan DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP). Larangan koruptor jadi caleg tersebut merupakan upaya untuk menghasilkan anggota legislatif yang bersih dari korupsi untuk jangka panjang. “Kami tetap memperjuangkan aturan tersebut, KPU tetap mendasarkan keinginan…
Read MoreKPK Dukung Larangan Koruptor Caleg, PPP Minta KPU Patuhi UU
topmetro.news – KPK dukung larangan koruptor caleg, sedangkan PPP minta KPU agar berpijak pada Undang-undang (UU) dalam menerapkan aturan mantan narapidana (napi) tidak boleh menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Menurut PPP, pasalnya, UU Pemilu yang berlaku masih membolehkan mantan napi menjadi caleg. “UU sudah diatur kok. Dibolehkan tapi harus mengumumkan kalau dia mantan terpidana,” kata Ketua Umum PPP M Romahurmuziy,…
Read More38 Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Warganet
Topmetro.news – Pemberitaan 38 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 yang statusnya resmi dinyatakan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujonugroho, kini viral di media sosial. Hingga pukul 11.00 WIB, berita Topmetro.News yang mengangkat topik itu sudah dibaca 1.036 orang. Pembaca memberi apresiasi tinggi kepada lembaga anti rasuah itu. Memberi Respons Positif Di media sosial…
Read More38 Anggota DPRD Sumut Resmi Jadi Tersangka di KPK
Topmetro.news – Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 berjumlah 38 orang resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Mereka diduga kuat menerima suap dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Daftar lengkap nama para tersangka itu kini beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp. Informasi itu peroleh dari surat pemberitahuan penerbitan sprindik yang dikirim KPK ke Ketua DPRD Sumut, 29 Maret 2018.…
Read MoreHakim Cantik Ditangkap Terima Suap, Segini Harta Kekayaannya!
Topmetro.news – Hakim cantik ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lewat operasi tangkap tangan (OTT) oknum Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang berinisial WWN tak berkutik. Dia ditangkap Tim Satgas Penindakan KPK pada Senin (12/3/2018). WWN bersama seorang panitera berinisial TA dan pengacara berinisial HMS diciduk lantaran diduga kedapatan transaksi suap-menyuap. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/,…
Read MoreTua Rinkes Silalahi Calon Deputi Penindakan KPK
Topmetro.news – Tua Rinkes Silalahi masuk dalam daftar salah satu calon Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedikitnya tujuh orang yang diajukan dan beberapa nama calon diusulkan dari institusi Polri maupun Kejaksaan Agung. “Deputi Bidang Penindakan calon dari Polri yakni Toni Harmanto, Firly dan Abdul Hasyim Gani,” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (11/3/2018). Febri mengatakan, KPK butuh…
Read MoreMK Putuskan, Penggunaan Hak Angket KPK oleh DPR RI, Sah
topmetro.news – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak uji materi Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal ini mengatur penggunaan hak angket oleh DPR. Dengan demikian, MK menyatakan, bahwa penggunaan hak angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh DPR RI adalah sah. “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon,” kata Ketua MK…
Read MoreDiduga dari Pengusaha, KPK Harus Selidiki Sumber Dana Suap DPRD Sumut
topmetro.news – Kalangan pegiat antikorupsi minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sumber dana suap DPRD Sumut yang diduga dikumpulkan sejumlah oknum pejabat Pemprov Sumut, untuk selanjutnya diperkirakan digunakan menyuap para anggota dewan, terkait pengesahan APBD 2012-2015 dan pembatalan hak interpelasi terhadap Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengesahan APBD Sumut 2010-2014, kami berharap KPK…
Read MoreKPK Telah Periksa 54 Anggota Dewan dan SKPD Provsu
topmetro.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah memeriksa sebanyak 54 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Para legeslatif dan ASN diperiksa terkait kasus suap APBD tahun 2014 sehingga menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pudjo Nugroho. “Sudah 54 orang kita periksa,” sebut salah seorang penyidik KPK pada hari Kamis (1/2/2018)…
Read More