topmetro.news – Awal tahun 2023, Pemkab Samosir mendapatkan kado istimewa dengan sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Sebanyak 139.048 jiwa penduduk Kabupaten Samosir resmi terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yakni, sebesar 97,7 persen dari total jumlah penduduk 142.318 jiwa.
Bupati Samosir Vandiko T Gultom ST didampingi Wabup Drs Martua Sitanggang menerima langsung Piagam UHC yang diserahkan langsung Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh dr Mariamah MKes didampingi Asdep Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang dr Yasmine Ramadhana Harahap MM dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar dr Kiki Christmar Marbun AAK.
Penyerahan berlangsung saat Launching Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Samosir di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (25/1/2023).
Turut menyaksikan, jajaran Forkopimda, anggota Komisi I DPRD Samosir drg Magdalena Sitinjak, dan Pj Sekda Drs Waston Simbolon. Juga, Kepala BPJS Kesehatan Samosir Demon R Silalahi SKM, pimpinan OPD, camat, dan Kepala Puskesmas se-Samosir.
Kadis Kesehatan dr Dina Hutapea dalam laporannya menyampaikan bahwa UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan. Yakni, dengan terdaftar menjadi peserta JKN.
Dalam tiga tahun terakhir cakupan JKN di Kabupaten Samosir adalah 78% dengan peserta 107.479 jiwa pada tahun 2020. Kemudian, tahun 2021 sebesar 84% dengan peserta 115.688 jiwa. Serta tahun 2022 mencapai 97,7% dengan jumlah peserta 139.048 jiwa.
Sejarah JKN
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh dr Mariamah MKes dalam sambutannya menyampaikan penyelenggaraan Program JKN berlangsung sejak tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.
Lalu amanat RPJMN 2020-2024 adalah, sebanyak 98 persen dari total penduduk Indonesia harus sudah terdaftar dalam program JKN. Secara nasional, saat ini sebanyak 90,34% penduduk Indonesia sudah masuk Program JKN.
Mariamah juga menyampaikan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru sembilan yang sudah mencapai UHC. Termasuk di dalamnya Kabupaten Samosir.
“Saya sangat mengapresiasi dengan capaian UHC di Kabupaten Samosir. Ini menjadi wujud komitmen dan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Semoga ketercapaian UHC ini bisa dirasakan langsung oleh penduduk Kabupaten Samosir. Dan juga dapat menstimulus pemda lain agar bisa mencapai UHC,” ujarnya.
Ia menyampaikan juga, salah satu keuntungan daerah yang sudah UHC adalah peserta yang baru terdaftar di BPJS sudah langsung aktif sepanjang sudah memiliki NIK. Artinya dengan membawa KTP atau menunjukkan NIK, pasien sudah akan memperoleh pelayanan kesehatan.
Apresiasi Samosir
Anggota Komisi I DPRD Samosir drg Magdalena Sitinjak dalam sambutannya mengapresiasi capaian Kabupaten Samosir mencapai UHC. Capaian ini juga berkat kerjasama dan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam upaya peningkatan kepesertaan BPJS selama 3 tahun terakhir. Yakni Tahun 2020 sebesar 78%, tahun 2021 sebesar 84%, dan tahun 2022 mencapai 97,7%.
Bupati Samosir Vandiko T Gultom ST dalam sambutannya menyampaikan, dalam program Pemkab Samosir, pemenuhan peningkatan pelayanan kesehatan merupakan program unggulan dan prioritas pada periode 2021-2024.
“Kami selalu berupaya dan berkomintemen mempercepat memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Samosir,” katanya.
Belum dua tahun Pemerintahan Vandiko-Martua, Kabupaten Samosir sudah mencapai UHC. “Capaian UHC merupakan bukti sinergitas, kolaborasi, dan kerja keras dari seluruh stakeholder, termasuk BPJS Kesehatan, hingga bisa mencapai 97,7 persen,” ujar Bupati Vandiko.
Dengan capaian UHC ini, maka layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia di Kabupaten Samosir akan semakin mudah sepanjang sudah memiliki NIK.
Pada kesempatan tersebut Bupati Samosir bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara, Wakil Bupati Samosir, dan Forkopimda memberikan simbolis Kartu Kepersertaan JKN-KIS bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) kepada 5 peserta. Yakni Rusmaida Sitanggang, Sahat Sihole, Ngilu Sitanggang, Jenriko Nardo Sitanggang, dan Andrian Tamba.
sumber | RELIS
