topmetro.news – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, sejak berdirinya lembaga ini selama 11 tahun, baru kali ini menggelar rapat koordinasi (rakor) se-Indonesia. Di mana daerah Sumatera Utara masuk dalam Wilayah III.
Heddy Lugito menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada pembukaan Rakor Wilayah III DKPP di Hotel Polonia Medan, Kamis (30/11/2023).
Ungkap Heddy, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) tertinggi pertama se-Indonesia. Terlebih jumlah aduan penyelenggara pemilu soal pelanggaran etik di Sumut.
Termasuk belum lama ini, ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum anggota Bawaslu, di mana sampai saat ini belum ada laporannya masuk ke DKPP RI.
Lanjutnya, dari data mereka dalam kurun waktu 11 tahun tersebut, tercatat 700 orang lebih penyelenggara pemilu di Sumut yang mendapat sanksi DKPP. Di antaranya 506 sanksi ringan, 239 teguran tertulis, dan 6 orang dengan pemberhentian sementara.
Artinya, dengan berdirinya lembaga DKPP ini tentu sangat penting marwahnya dalam penegasan,komitmen kerja menuju Pemilu berintegrasi. “DKPP pada komitmennya merupakan lembaga etik yang harus dihormati dalam pengambilan keputusan ketika ada pelanggaran pemilu,” ujar Heddy.
Heddy juga mengungkapkan, pihaknya sudah ada menerima laporan dugaan pelanggaran KEPP di Sumatera Utara. Sanksi terbaru dari DKPP adalah pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kota Tebingtinggi atas nama Abdul Khalik.
Abdul Khalik sendiri berstatus teradu dalam Perkara Nomor 1-PKE-DKPP/I/2023, dengan pengadu, M Hamonagan Purba.
“DKPP membuat keputusan memberhentikan Ketua KPU Tebingtinggi sebagai ketua karena melanggar etik. Sebelumnya tiga minggu lalu kita memberhentikan dua komisioner Bawaslu Nias Selatan,” bebernya.
Tingginya angka tersebut mejadi alasan bagi DKPP untuk melakukan Rapat Koordinasi Wilayah III bagi anggota KPU dan Bawaslu. Namun, harapannya, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan damai dengan tetap menjaga komitmen.
penulis | Erris JN
