Publik Harus Awasi Sikap Bawaslu Soal Koruptor

pencabutan hak politik

topmetro.news – Sikap Bawaslu yang meloloskan mantan koruptor jadi anggota legislatif menjadi sorotan, bahkan dinilai perlu diawasi. Memang soal ini, Bawaslu dan KPU berbeda pandangan. Sementara ICW berharap, agar pencabutan hak politik koruptor bisa dijalankan dengan konsisten. Pernyataan-pernyataan ini muncul dalam diskusi bertajuk ‘Putusan MA dan Pencalonan Koruptor di Pemilu 2019’, di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta. Menurut mantan…

Read More

KPK Sayangkan MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

mahkamah agung

topmetro.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tersirat menyayangkan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal calon legislatif. MA menilai Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPK sebenarnya berharap Peraturan KPU itu menjadi langkah positif untuk mencegah terjadinya korupsi di parlemen. Setidaknya Peraturan…

Read More

Mahfud MD: Bawaslu Membuat Kacau Suasana

mantan napi koruptor

topmetro.news – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan, bahwa kekacauan terkait pelarangan mantan napi koruptor nyaleg, adalah diakibatkan. Hal itu dikatakannya, Kamis malam (6/9/2018), menanggapi situasi saat ini, usai KPU ngotot tidak meloloskan mantan napi koruptor jadi bacaleg. Sementara Bawaslu sendiri meloloskan mantan napi koruptor ikut nyaleg. Dalam hal ini, Mahfud MD menilai, bahwa PKPU yang juga memuat…

Read More

Mantan Koruptor Nyaleg Terancam TMS

bacaleg mantan koruptor

topmetro.news – KPU bersikukuh untuk tetap mengacu kepada PKPU untuk menetapkan DCT, khususnya terkait bacaleg mantan koruptor. Sebagaimana diketahui, ada 12 orang bacaleg mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu. Ketua KPU Arief Budiman pun menegaskan, mereka tetap berpegangan pada PKPU yang mengatur bahwa ada tiga jenis mantan napi yang akan dikembalikan ke partai pengusung dari calon yang bersangkutan. Salah satunya mantan…

Read More

Loloskan Mantan Koruptor Nyaleg, Bawaslu Jadi Sorotan KPK

mantan koruptor nyaleg

topmetro.news – Sikap Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang meloloskan mantan koruptor nyaleg, dapat sorotan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebagaimana diketahui, Bawaslu memang meloloskan sejumlah mantan narapidana korupsi jadi calon anggota legislatif di Pemilu 2019, padahal aturan soal itu sudah dikeluarkan KPU (Komisi Pemilihan Umum). “Kita sebenarnya dari awal mendukung PKPU. Sebaiknya parpol itu tidak dicalonkan lagi untuk calon legislatif,”…

Read More

Cawapres Belum Jelas, Hasil Survei: Jokowi Ungguli Prabowo

elektabilitas para kandidat

topmetro.news – RTK (Roda Tiga Konsultan) melakukan survei terhadap tingkat elektabilitas para kandidat. Hasilnya, sebagai capres, Jokowi mencapai 48,7 persen sementara Prabowo Subianto meraih angka 26,3 persen. “Pada pertanyaan tertutup dengan pilihan nama, Pak Jokowi unggul dengan elektabilitas 48,7 persen. Disusul Pak Prabowo 26,3 persen,” ungkap Direktur Riset RTK Rikola Fedri saat memaparkan survei RTK di Jakarta, Minggu (5/8/2018). Dikatakannya,…

Read More

Partai NasDem Samosir Mendaftar ke KPU

Partai-NasDem-Samosir

Topmetro.News – Partai NasDem Samosir mendaftar ke KPU dan menyampaikan nama-nama DCS (Daftar Calon Sementara) pada tahapan pendaftaran bakal calon legislatif. Sedikitnya 25 nama DCS Partai NasDem Samosir diserahkan kepada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Samosir, Senin (16/7/2018). Penyerahahan dokumen DCS Partai NasDem Samosir itu diterima Ketua KPUD Kabupaten Samosir Fernando Sitanggang. Saat menerima berkas itu dia tidak sendiri,…

Read More

Hari ini, DPR Bahas PKPU Soal Larangan Koruptor Nyaleg

bambang soesatyo

topmetro.news – Hari ini, Kamis (5/7/2018), DPR RI akan berkomunikasi dengan pihak terkait, terkait PKPU, yang salah satu isinya adalah, larangan koruptor nyaleg. Sebagaimana diketahui, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2019 telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Selasa (3/7/2018). PKPU itu, antara lain…

Read More

Koruptor Dilarang Caleg, DPR Protes, Jokowi Mempersilahkan ke MA

peraturan kpu

topmetro.news – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan koruptor nyaleg untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan tersebut. “Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan,” ujar Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Meski demikian, Jokowi mengatakan pihak-pihak yang keberatan dengan…

Read More

Terkait Karuptor Nyaleg, Menkumham Minta KPU tak Tabrak UU

yasonna laoly

topmetro.news – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta KPU mencari jalan lain dan tidak menabrak undang-undang (UU) terkait poin soal mantan narapidana korupsi dilarang mencalonkan diri jadi anggota legislatif dalam Peraturan KPU (PKPU) yang disusun. “Bahwa tujuannya baik kita sepakat tentang itu. Tetapi carilah jalan lain dengan tidak menabrak UU. Karena itu bukan kewenangan KPU,” ujar Yasonna Laoly di…

Read More