topmetro.news – Persoalan dugaan pemotongan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Simpang Empat, Kepala Puskemas Pembantu (Pustu) Desa Sipaku Area Hj Rohana Sinaga secara tegas meminta pihak Kejaksaan Negeri Asahan dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Asahan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Simpang Empat M Sutan Fakhrizal Munthay. Demikian disampaikan Hj Rohana Sinaga saat dikonfirmasi di Puskesmas…
Read MoreTag: pungli
Buset..!! Oknum Perangkat Desa Diduga Pungli Warga Penerima Prona dan BLT
topmetro.news – Puluhan warga penerima sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau (PTSL) dan Progaram Nasional Agraria (Prona) sejak awal dicanangkan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluh karena adanya tindakan tercela dugaan pungli yang dilakukan oknum perangkat Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Padahal program PTSL dan Prona ini tidak dipungut biaya alias gratis. Apalagi, pemerintah…
Read MoreOPD Lain Diminta Tiru Call Center Disdik Medan Berantas Pungli
topmetro.news – Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meniru Dinas Pendidikan yang menerapkan Call Center dalam upaya memperbaiki pelayanan dan pemberantasan pungli. Ia mengatakan hal tersebut menanggapi Call Center Dinas Pendidikan Kota Medan yang banyak menerima laporan terkait pungutan liar atau pungli. “Kami mengapresiasi adanya call center Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan dan…
Read MoreBupati Samosir Diharapkan ‘Buang’ ASN Terindikasi Pelaku Pungli dan Penggelapan
topmetro.news – Beredarnya dugaan tipikor (tindak pidana korupsi) beraroma pungli dan penggelapan di lingkungan Pemkab Samosir, menjadi sorotan masyarakat. Termasuk Lembaga P3TA, yang melalui sekretarisnya, Drs RP Simbolon, menyampaikan harapan, agar Bupati Samosir bisa membersihkan jajarannya dari segala kemungkinan yang bisa saja menggangu kinerjanya. “Kita ada mendengar, bahwa salah satu pejabat di Pemkab Samosir, yaitu Kabid Pengembangan Rumah Sakit, Sarana…
Read MoreKorupsi Pengadaan HT dan Pekerjaan Fiktif, Mantan Camat Natal Madina Divonis 7 Tahun
topmetro.news – Riplan, oknum mantan Camat Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Senin (7/3/2022), di Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan akhirnya divonis 7 tahun penjara. Juga pidana denda Rp250 juta, subsidair (bila denda tidak terbayar maka ganti dengan pidana) 3 bulan kurungan “Iya. Menurut JPU-nya, sudah vonis itu kemarin. Selain itu, majelis hakim diketuai Sulhanudin juga menghukum terdakwanya dengan pidana tambahan.…
Read MoreMantan Kapus Ambarita tidak Setor Sewa Rumdis
topmetro.news – Kasus pungli dan dugaan penggelapan sewa rumah dinas Puskesmas Ambarita masih terus jadi sorotan warga. Seperti berita topmetro.news sebelumnya, bahwa mantan Kepala Puskesmas Ambarita dr Rotua Sitanggang diduga melakukan pungutan liar dari bawahannya. Dan berdasarkan penelusuran, bahwa dr Rotua Sitanggang yang kini bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit, Sarana dan Prasarana RSUD Hadrianus Sinaga, tidak pernah menyetorkan…
Read MoreKasus Pungli pada Beberapa Puskesmas di Samosir Terus Menggelinding
topmetro.news – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di beberapa puskesmas di Samosir, Sumatera Utara, terus menggelinding. Berita topmetro.news sebelumnya, terjadi pungli Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sitiotio. Kemudian, hal yang sama juga terjadi di Puskesmas Ambarita. Seorang pegawai di Puskesmas Ambarita yang tidak ingin menyebutkan jatidirinya mengatakan, Dana BOK yang ia terima mendapat pemotongan sebesar 17 persen. Lalu…
Read MoreDugaan Pungli Sertifikat di Madina, Kanwil BPN Sumut Akan Turunkan Tim
topmetro.news – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut), akan segera menurunkan tim monitoring ke Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Demikian penegasan Ketua Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar melalui pesan WhatsApp kepada topmetro.news, Selasa (15/2/2022). Kata Abyadi, permasalahan dugaan pungutan liar (pungli) di Kantor BPN Madina sangatlah meresahkan masyarakat. Sehingga ia sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang melindungi…
Read MoreBiaya Pengurusan Sertifikat Redis di Madina Rp1,2 Juta
topmetro.news – Warga Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan menjelaskan, untuk permohonan pengurusan Sertifikat Rediatribusi Tanah (Redis) yang mereka lakukan, mengeluarkan biaya sebesar Rp1,2 juta. Dan apabila warga tidak memberikan uang sebesar Rp1,2 juta tersebut, maka sertifikat tidak keluar. Padahal, Sertifikat Tanah Redis merupakan program pemerintah untuk masyarakat yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961. Demikian…
Read MoreKejari Langkat Bantah Meminta dan Menerima Uang Terkait Kasus BOK
topmetro.news – Isu adanya pengutipan dana dampak indikasi dugaan korupsi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga kesehatan Covid-19, kepada beberapa puskesmas oleh pihak Dinas Kesehatan Langkat, yang diminta WD, disebut-sebut untuk diserahkan kepada oknum jaksa berinisial JD senilai Rp500 juta, dibantah Kajari Langkat Muttaqim Harahap SH MH, melalui Kasi Intel Boy Amali SH MH. Menurut Boy…
Read More